Info NKRI

JAKARTA- Perubahan ketentuan terkait izin pendirian rumah ibadah mendapat dukungan dari umat Buddha. Dharmapala Nusantara mendukung ketentuan izin pendirian rumah ibadah tanpa rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dukungan ini disampaikan Ketua Umum Dharmapala Nusantara Kevin Wu. Menurutnya, langkah ini wujud konkret dari penghormatan terhadap hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. “Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan ibadahnya tanpa hambatan administratif yang berlebihan,” ujar Kevin Wu, Senin (12/8/2024). Kevin Wu menilai penghapusan rekomendasi FKUB akan mengurangi potensi diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Sebab, dalam beberapa kasus FKUB kerap menjadi batu sandungan bagi kelompok agama tertentu dalam mendirikan tempat ibadah. “Dengan menghilangkan syarat ini, kita bisa menghindari diskriminasi dan memberikan ruang yang lebih adil bagi semua kelompok agama di Indonesia

NUSANTARA- Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak lagi perlu diperdebatkan, menurut Ahmad Doli Kurnia, salah satu elite Partai Golkar. Dia menegaskan bahwa secara undang-undang, IKN telah resmi menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Jakarta kini hanya disebut sebagai "Daerah Khusus Jakarta," tanpa menyandang status sebagai ibu kota. Ahmad Doli menegaskan bahwa perubahan status ini sudah diatur dalam Undang-Undang IKN, sehingga pemindahan ibu kota sudah sah secara hukum. Ahmad Doli, yang juga anggota DPR RI, menambahkan bahwa meskipun proses pemindahan ibu kota secara penuh membutuhkan waktu hingga 2045, saat ini IKN sudah digunakan sebagai pusat pemerintahan secara de facto. Bukti nyata dari hal ini adalah Presiden Joko Widodo yang telah berkantor di IKN selama 40 hari hingga 20 Oktober 2024. Meskipun Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota belum ditandatangani, aktivitas pemerintahan di IKN sudah berjalan

NUSANTARA- Anggota DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa secara de facto, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sudah berfungsi sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, meskipun Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan ini menegaskan bahwa meski secara formal masih menunggu keputusan, Nusantara telah digunakan sebagai pusat pemerintahan. Menurut Doli, bukti nyata dari status de facto ini terlihat dari aktivitas pemerintahan yang sudah mulai dijalankan di IKN, termasuk Presiden Jokowi yang telah berkantor di sana selama 40 hari hingga tanggal 20 Oktober 2024. Kehadiran Presiden di IKN menunjukkan bahwa Nusantara sudah berfungsi sebagai pusat pemerintahan, meskipun status resminya belum diubah melalui Keppres. Keppres itu, menurut Doli, nantinya hanya akan memperkuat status hukum Nusantara sebagai ibu kota negara yang sah, menggantikan Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), Jakarta ti

NUSANTARA- Progres pembangunan akses jalan menuju Bandara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, kini telah mencapai 66,67 persen. Akses jalan ini merupakan bagian penting dari infrastruktur pendukung yang akan memastikan mobilitas lancar menuju dan dari bandara, terutama untuk para tamu negara dan pemimpin dunia. Bandara yang pada awalnya dirancang sebagai bandara VVIP kini sedang dalam proses perubahan menjadi bandara komersial untuk melayani penerbangan umum, termasuk penerbangan haji dan umrah. Jalan akses ini memiliki panjang 1,7 kilometer dan diproyeksikan menjadi jalur utama untuk mendukung operasional bandara. Selain untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, akses jalan ini juga akan memfasilitasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara lainnya. Progres ini dilaporkan oleh Waskita Karya melalui akun Instagram resmi mereka pada 8 Oktober 2024. Dengan pencapaian lebih dari separuh pembangunan, proyek ini diharapkan selesai tepat waktu,

NUSANTARA- Para investor yang telah berkomitmen untuk menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan berbagai kemudahan yang mereka rasakan selama proses berinvestasi. Berbagai tahapan investasi, mulai dari pengajuan Letter of Intent (LOI), penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), hingga groundbreaking proyek, dilakukan dengan pendampingan penuh dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Hal ini memastikan bahwa seluruh proses berjalan lancar dan profesional. Yosua Makes, CEO dari Plataran Indonesia, salah satu perusahaan terkemuka di bidang pariwisata, membagikan pengalamannya. Menurutnya, OIKN memberikan dukungan yang luar biasa selama proses investasi. Ia terkesan dengan semangat tim muda OIKN dalam membangun Indonesia. Plataran sendiri merencanakan proyek “Teras Hutan Ibu Kota Nusantara by Plataran” yang akan berdiri di lahan seluas 2.000 meter persegi, direncanakan menjadi venue dan tempat makan berkelas internasional yang dapat rampung dalam waktu satu tahun. "K

NUSANTARA- Sebanyak 16 bos perusahaan tambang menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024. Mereka bertemu dengan Jokowi untuk menyatakan kesiapannya berinvestasi di IKN (Ibu Kota Nusantara) Kalimantan Timur (Kaltim). Kehadiran para pengusaha tambang ini didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. Menurut Rosan, investasi yang akan dilakukan di IKN nanti bertajuk dari Kalimantan dan untuk Kalimantan. “Mereka bertemu dengan presiden untuk menyatakan minat berinvestasi di IKN. Jadi kesempatan itu ada dan terbuka. Sudah ada pembicaraan kalau perusahaan batu bara ini bergerak di Kalimantan,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Rencananya, para pengusaha ini akan membentuk konsorsium khusus untuk melakukan investasi di IKN. Pembangunan yang bisa dilakukan meliputi pembangunan fasilitas gaya hidup. Seperti restoran hingga taman bermain atau theme park. “Investasi ini bervariasi dan rencananya dari mereka akan mem

  NUSANTARA- Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah membawa dampak positif yang luar biasa bagi perekonomian lokal, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Salah satu sektor yang paling merasakan berkah dari pembangunan IKN adalah bisnis warung kopi (warkop) dan kafe. Di sekitar Simpang Silkar, Petung, dan Penajam, warkop-warkop baru terus bermunculan seiring dengan semakin ramainya aktivitas di kawasan tersebut. Sabna, seorang barista di salah satu kedai kopi di rest area IKN, mengungkapkan bahwa sejak mulai berjualan pada November 2024, omzetnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Setiap hari, Sabna bisa meraup penghasilan minimal Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu, bahkan dalam beberapa kesempatan, omzetnya mencapai Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per hari. Menurutnya, kehadiran IKN benar-benar memberikan dampak positif bagi bisnisnya karena banyaknya pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. "Alhamdulillah, ada pemasukan yang terus

NUSANTARA- Pada tanggal 8 Oktober 2024, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Hilmar Farid, memberikan kuliah umum di Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda. Dalam kesempatan tersebut, Hilmar menekankan pentingnya Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai penerang bagi kebudayaan nasional Indonesia. Ia menjelaskan bahwa IKN harus mencerminkan keberagaman budaya yang ada di tanah air dan tidak terjebak dalam dominasi satu budaya daerah saja. Hilmar menjelaskan bahwa pengakuan terhadap keberagaman budaya merupakan hal yang krusial dalam merumuskan identitas nasional. "Kita harus mengedepankan perpaduan dari berbagai puncak atau prestasi terbaik dari kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional," ungkapnya. Dalam pandangannya, perguruan tinggi memegang peranan strategis dalam mengembangkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan IKN, agar IKN dapat menjadi mercusuar bagi kebudayaan nasional yang berakar pada

NUSANTARA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan optimisme bahwa target investasi senilai Rp100 triliun untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tercapai pada akhir tahun 2024. Keyakinan ini disampaikan Jokowi setelah melihat tingginya minat para investor, baik domestik maupun asing, yang ingin berinvestasi di IKN. Meskipun pemerintah membuka pintu lebar untuk investasi, Jokowi menegaskan bahwa proses seleksi terhadap para investor dilakukan dengan ketat guna memastikan bahwa mereka yang masuk benar-benar serius. Hingga awal Oktober 2024, total investasi yang sudah mengalir ke IKN mencapai Rp58 triliun. Jokowi menyebut angka ini sebagai pencapaian besar, namun ia tetap berfokus pada target Rp100 triliun. “Angka 58 triliun itu sudah sangat besar, tetapi kita masih membuka peluang untuk mencapai target akhir tahun,” ujarnya. Seleksi ini tidak hanya untuk menjaga kualitas proyek, tetapi juga memastikan keberlanjutan dalam pembangunan IKN sebagai kota masa depan yang ramah lingkungan

NUSANTARA- Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, memberikan kepastian bahwa Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan ditandatangani oleh Prabowo Subianto setelah dirinya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dasco menyebut bahwa Prabowo saat ini sedang dalam tahap mengkaji sejumlah Keppres, termasuk yang berkaitan dengan IKN. Menurutnya, Prabowo akan mengumumkan hal tersebut pada waktu yang tepat, sesuai dengan kebijakan yang berlaku. "Kajian Keppres IKN saat ini masih berlangsung, dan nanti, pada waktunya, Pak Prabowo akan menandatangani Keppres tersebut," ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (7/10/2024). Ia juga menambahkan bahwa kesibukan Prabowo saat ini adalah menyusun serta meninjau Keppres yang terkait dengan kementerian-kementerian yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan bahwa Keppres mengenai pemi

NUSANTARA- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa para ahli geologi memiliki peran strategis dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tetapi juga upaya untuk menciptakan smart forest city yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam visi besar ini, geolog memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap infrastruktur yang dibangun memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan. Basuki menekankan bahwa pembangunan IKN membutuhkan kajian ilmiah mendalam dari para ahli geologi, terutama dalam memahami kondisi geologi tanah, potensi risiko bencana alam, dan langkah-langkah mitigasi yang perlu diambil. Infrastruktur besar seperti Istana Negara, Istana Wakil Presiden, dan Bendungan Sepaku Semoi, semuanya memerlukan kajian geologi sebelum pelaksanaan konstruksi, karena memahami kondisi tanah dan lingkungan menjadi kunci dalam menciptakan b