57.529 TENAGA HONORER AKAN DIANGKAT JADI PPPK DI IKN, PUNYA TALENTA DIGITAL LEBIH DIUTAMAKAN!



NUSANTARA- Pemerintah telah menetapkan sejumlah 57.529 formasi PPPK untuk kebutuhan Aparatur Sipil Negara di IKN, Kalimantan Timur.

Selain formasi PPPK untuk ditempatkan di IKN (Ibu Kota Nusantara), pemerintah juga menyediakan formasi CPNS yang cukup banyak, yakni 14.114 formasi.

Seperti yang disampaikan MenPANRB Azwar Anas dalam memberikan keterangan pers di Jakarta, 3 Mei 2024. "Untuk SDM IKN, Jumlah itu terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui KemenPANRB telah menyetujui total keseluruhan formasi untuk pelaksanaan pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK 2024.

Sebanyak 1.289.824 formasi yang mengikuti pelaksanaan pendaftaran seleksi CASN 2024 terdiri dari CPNS dan PPPK.

Jumlah tersebut terbagi 2 yang diperuntukkan bagi kebutuhan:

- 427.650 formasi bagi instansi pusat.

- 862.174 formasi bagi instansi daerah.

Dan, itu merupakan jumlah tahap awal pelaksanaan seleksi CASN 2024 yang bagian dari total kebutuhan ASN 2024 sebesar 2,3 juta Aparatur Sipil Negara.

Mengenai pelaksanaan pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK 2024 dijadwalkan oleh pemerintah pada bulan Juni atau Juli tahun ini. "Pelaksanaan setelah instansi menerima Surat Keputusan Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan/formasi pegawai ASN,” ungkap Azwar Anas dikutip dari laman resmi KemenPAN RB.

Selanjutnya, mengenai 57.529 formasi PPPK untuk IKN akan diisi oleh tenaga honorer yang datanya sudah masuk ke database BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Jadi, tenaga honorer yang ingin bekerja di IKN dapat mengisi peluang formasi PPPK 2024 yang tersedia sebesar 57.529.

Jadi, tenaga honorer yang ingin bekerja di IKN dapat mengisi peluang formasi PPPK 2024 yang tersedia sebesar 57.529.

Adapun, syarat yang harus dipenuhi tenaga honorer yang diangkat jadi PPPK dan siap ditempatkan di IKN sebagai berikut:

1. Tenaga honorer harus terdata atau datanya sudah masuk di database BKN.

2. Tenaga honorer memiliki talenta digital karena birokrasi di IKN berbasis digitalisasi modern dan terintegrasi.

Lalu, tenaga honorer yang jadi PPPK di IKN memperoleh keuntungan atau keistimewaan lain, yakni mendapat tunjangan pionir dari pemerintah.

Tentunya, tunjangan tersebut diluar tunjangan lain sebagai PPPK yang dipersiapkan oleh pemerintah yang diberikan setiap bulan.

Tunjangan pionir ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap tenaga honorer yang jadi PPPK pertama yang bertugas di IKN.

Jadi, itulah penjelasan tenaga honorer yang diangkat jadi PPPK di IKN dan keuntungan yang diperoleh sebagai keistimewaan tersendiri.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya