GIPI SIAP MEMPERKUAT POSISI KALTIM SEBAGAI DESTINASI WISATA UNGGULAN YANG MENDUKUNG VISI IKN NUSANTARA



NUSANTARA- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi Kaltim sebagai destinasi wisata unggulan yang mendukung visi Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara. Melalui berbagai program dan inisiatif, GIPI Kaltim tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Kaltim, tetapi juga untuk mempersiapkan infrastruktur dan layanan yang mendukung kedatangan IKN di Penajam Paser Utara.

Kaltim memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, mulai dari hutan hujan tropis, pantai-pantai yang eksotis, hingga gua-gua karst yang memukau. Destinasi populer seperti Pulau Derawan dengan kekayaan bawah lautnya yang memikat dan Taman Nasional Kutai yang merupakan rumah bagi orangutan dan flora-fauna endemik, menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, GIPI Kaltim juga fokus pada pengembangan kuliner lokal yang khas, yang menawarkan pengalaman gastronomi unik bagi para pengunjung.

GIPI Kaltim merumuskan program strategis untuk periode 2024-2027 dengan fokus utama pada "Menciptakan Kreativitas Tanpa Batas". Program ini mencakup pengembangan infrastruktur pariwisata, peningkatan kualitas layanan, dan promosi destinasi Kaltim secara lebih luas. Kolaborasi yang erat antara GIPI Kaltim, pemerintah daerah, dan stakeholders terkait menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pengembangan pariwisata.

Kendala utama yang dihadapi adalah infrastruktur dan aksesibilitas. GIPI Kaltim menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur transportasi yang memadai, seperti akses udara melalui Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Sepinggan) di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Samarinda, serta jaringan jalan yang mendukung mobilitas wisatawan di sepanjang Kaltim.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung pengembangan pariwisata. GIPI Kaltim aktif dalam menyuarakan kebutuhan akan kemudahan perizinan dan dukungan data dari pemerintah untuk memfasilitasi industri pariwisata. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan, serta memberikan penghargaan kepada pemangku kepentingan lokal yang berkontribusi dalam promosi dan pengelolaan destinasi wisata.

Dengan semua upaya ini, GIPI Kaltim optimis bahwa Kaltim akan semakin dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang menarik, tidak hanya untuk keindahan alamnya tetapi juga untuk kekayaan budaya dan kuliner yang unik. Hal ini sejalan dengan visi IKN Nusantara yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru tetapi juga kota yang ramah wisatawan dengan fasilitas dan layanan terbaik.

GIPI Kaltim berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi pariwisata Kaltim sebagai pendukung utama visi IKN Nusantara. Melalui kolaborasi yang solid, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan promosi yang efektif, Kaltim akan menjadi destinasi yang tak terlupakan bagi setiap wisatawan yang mengunjungi IKN. Dengan ini, GIPI Kaltim membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat melalui industri pariwisata yang berkembang pesat.a

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya