ISTANA BANTAH ISU RESHUFFLE ATAU PELANTIKAN MENTERI BARU DI IKN



NUSANTARA- Pihak Istana Kepresidenan melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menampik isu adanya perombakan dan pelantikan menteri baru dalam kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kabar tentang reshuffle kabinet yang beredar di media sosial dan beberapa pemberitaan disebut sebagai isu yang tidak benar. “Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar,” kata Ari melalui pesan singkat yang diterima Beritasatu.com pada Selasa (30/7/2024). Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini, presiden belum berencana untuk melakukan reshuffle kabinet. “Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana atau agenda reshuffle kabinet,” tegas Ari.

Isu perombakan kabinet ini sempat menjadi topik hangat di kalangan media dan masyarakat setelah diberitakan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle selama berkantor di IKN sejak Senin (29/7/2024). Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Selain berkantor di IKN, Presiden Jokowi juga meresmikan Jembatan Pulau Balang yang terletak di atas Teluk Balikpapan. Tidak hanya itu, Presiden juga melakukan touring motor dengan sejumlah selebritas dan influencer, menarik perhatian publik dan media.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Muhammad Yusuf Permana, menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan Presiden Jokowi ke IKN adalah untuk mendapatkan laporan keamanan dari aparat setempat. "Presiden melakukan rapat guna memastikan dan mendapatkan laporan terkait peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, penegakan hukum, serta peningkatan stabilitas dan keamanan di wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya," ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, Presiden Jokowi sangat serius dalam memastikan bahwa wilayah IKN aman dari segala bentuk kejahatan. "Bapak Presiden ingin Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali," ungkap Yusuf.

Selain kegiatan tersebut, pada hari ini, Selasa (30/7), Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan menerima perwakilan dari KADIN Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KADIN Daerah Balikpapan, KADIN Daerah Samarinda, dan KADIN Daerah Penajam Paser Utara. Pertemuan ini diharapkan dapat membahas berbagai isu ekonomi dan perkembangan di wilayah tersebut, sekaligus mencari solusi dan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal di tengah pembangunan IKN.

Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke IKN ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memantau dan memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Meskipun isu reshuffle kabinet sempat mengemuka, Istana Kepresidenan telah dengan tegas menepis kabar tersebut dan menegaskan bahwa fokus Presiden adalah pada stabilitas dan keamanan IKN serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar dan tetap mendukung upaya pemerintah dalam memajukan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru yang aman dan sejahtera.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya