JANGAN TERTIPU HOAX! PERTALITE TIDAK AKAN DIHAPUS PADA 17 AGUSTUS 2024



JAKARTA- Belakangan ini, beredar sebuah unggahan di platform media sosial X yang menarasikan bahwa bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yaitu Pertalite, akan dihapus mulai 17 Agustus 2024. Unggahan tersebut menyampaikan narasi sebagai berikut:

“1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, Kanjuruhan berdarah. Rakyat dibunuhi.

17 Agustus Hari Kemerdekaan, pertalite dihapus.

Rezim Jokowi anti sejarah! Ini penghinaan pada bangsa Indonesia.”

Namun, benarkah informasi tersebut?

Faktanya, narasi yang menyebutkan Pertalite akan dihapus mulai 17 Agustus adalah salah. Kabar ini hanya merupakan hoax yang menyesatkan masyarakat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memang sempat menyatakan bahwa akan ada pengetatan dalam pemberian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024, bukan penghapusan.

Menurut laporan dari ANTARA, wacana pengetatan pembelian BBM bersubsidi ini bertujuan untuk menghemat anggaran negara dengan memastikan subsidi hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak. Luhut menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum membahas kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, apalagi penghapusan Pertalite. “Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/07).

Senada dengan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga menegaskan bahwa belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024. “Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok,” ujar Arifin di Jakarta pekan lalu.

Arifin menambahkan bahwa pihaknya masih perlu mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi. Hal ini untuk memastikan bahwa jika pembatasan diterapkan, subsidi benar-benar tepat sasaran.

Dengan demikian, klaim bahwa Pertalite akan dihapus mulai 17 Agustus 2024 adalah salah dan menyesatkan. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan memastikan kebenarannya melalui sumber-sumber resmi.

### Klaim: Pertalite dihapus mulai 17 Agustus

### Rating: Missinformasi

Dalam era informasi yang cepat dan mudah diakses seperti sekarang ini, penting bagi masyarakat untuk selalu bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Memastikan kebenaran berita melalui sumber resmi dan terpercaya adalah langkah awal yang tepat untuk menghindari tersebarnya hoax dan missinformasi yang dapat merugikan banyak pihak.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

JET SUKHOI SKADRON 11 SIAP HALAU PENERBANGAN GELAP DI RUANG UDARA IKN

Gambar
NUSANTARA- Dalam upaya mengamankan wilayah udara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengumumkan bahwa Skadron 11 di Lanud Hassanuddin, Makassar, telah siap siaga dengan jet tempur Sukhoi mereka. Jet tempur ini akan segera diterbangkan jika radar mendeteksi adanya ancaman penerbangan gelap yang mendekati wilayah udara IKN. Marsekal Tonny menjelaskan, "Jika ada penerbangan gelap yang mengharuskan Angkatan Udara menindak atau meng-intercept, maka kita akan berangkatkan pesawat dari Makassar. Ada pesawat Sukhoi di sana." Dengan demikian, keberadaan Skadron 11 di Makassar menjadi kunci dalam menjaga keamanan udara di kawasan IKN. Selain jet tempur Sukhoi, Marsekal Tonny menambahkan bahwa kekuatan tambahan dapat disiapkan dari pangkalan di Balikpapan, Kalimantan Timur, atau Tarakan, Kalimantan Utara, tergantung situasi yang dihadapi. Hal ini menunjukkan kesiapan TNI AU dalam merespons berbagai potensi a
Baca selengkapnya

MENTERI ATR BPN DUKUNG LULUSAN STPN YOGYAKARTA BISA DIKIRIM KE IKN NUSANTARA

Gambar
NUSANTARA- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan dukungannya terhadap peran lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut AHY, IKN membutuhkan talenta-talenta terbaik, termasuk dari lulusan STPN yang memiliki keahlian di bidang agraria dan tata ruang. "IKN membutuhkan ASN terbaik, termasuk dari jajaran Kementerian ATR/BPN. Kita berharap lulusan terbaik STPN bisa berkontribusi secara signifikan di sana," ungkap AHY pada acara di STPN Yogyakarta. AHY menekankan bahwa STPN, yang kini berada di bawah naungan Kementerian ATR/BPN, memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga profesional yang akan memajukan pembangunan IKN. Di IKN, Kementerian ATR/BPN memiliki kantor wilayah dan kantor pertanahan yang memerlukan dukungan dari pegawai terampil. Dengan adanya lulusan STPN, diharapkan pembangunan IKN akan berjalan lebih lancar dan efektif. S
Baca selengkapnya

JEMBATAN PULAU BALANG DONGKRAK PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN SEKITAR IKN

Gambar
NUSANTARA- PT Hutama Karya (Persero) mengungkapkan, kehadiran Jembatan Pulau Balang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, manfaat dari kehadiran jembatan ini, di antaranya sebagai akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), mempercepat akses dari Balikpapan menuju IKN yang sebelumnya memakan waktu 2,5 jam, namun dengan jembatan dan jalan tol, waktu tempuh berkurang menjadi 1,5 jam; mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan sekitar. “Dengan diresmikannya Jembatan Pulau Balang, merupakan wujud nyata dukungan Hutama Karya untuk infrastruktur dan kemajuan pembangunan di IKN. Hutama Karya juga berkomitmen untuk terus mempercepat penyelesaian sejumlah proyek lainnya di IKN,” ujar Adjib di Jakarta, Selasa. Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang merupakan salah satu infrastruktur pendukung IKN ini terdir
Baca selengkapnya