JOKOWI MINTA MASYARAKAT DI SEKITAR IKN HARUS TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN



NUSANTARA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dalam rapat perdana yang digelar di Istana Garuda, IKN, pada Senin (29/7/2024), Jokowi meminta Otorita IKN (OIKN) untuk memastikan bahwa proses pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan atau tergusur oleh proyek-proyek besar di ibu kota baru ini.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan pesan tersebut usai rapat yang juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni. Basuki menegaskan bahwa arahan Jokowi akan menjadi pedoman dalam penataan kawasan IKN, dengan fokus utama pada partisipasi masyarakat.

Jokowi juga mengingatkan agar IKN tidak hanya dibangun dengan baik tetapi juga secara cepat dan efisien. Ia berharap IKN bisa menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal perizinan dan proses administratif. "IKN harus menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan. Perizinan harus cepat, dan seluruh proses administratif harus diselesaikan dengan baik," ujar Basuki.

Basuki menambahkan bahwa sudah ada kemajuan signifikan terkait investasi di IKN. Sebanyak 45 proyek telah dilakukan peletakan batu pertama, dan enam proyek di antaranya sudah ditandatangani pada 26 Juli lalu. Terdapat 14 perjanjian kerja sama (PKS) yang perlu segera dituntaskan. “Kalau tidak ada PKS, tidak akan ada groundbreaking,” tegas Basuki. Dia juga mengungkapkan bahwa minggu depan akan ada lima groundbreaking lagi yang harus disertai dengan PKS.

Selain itu, OIKN bersama para sponsor dan investor akan berupaya mempercepat proses pembangunan dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan melibatkan masyarakat dan mempermudah proses administratif, diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya