KETUM PP GP ANSOR TEGASKAN, IKN NUSANTARA MASA DEPAN PERADABAN BANGSA INDONESIA



NUSANTARA- Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Addin Jauharudin, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, IKN merupakan masa depan peradaban bangsa Indonesia. Dalam pernyataannya usai membuka Konferensi Wilayah (Konferwil) PW GP Ansor Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Sabtu, Addin menegaskan pentingnya mendukung dan mengawal proses pembangunan IKN agar cepat selesai. “Karena IKN adalah masa depan peradaban bangsa Indonesia, maka wajib kita dukung, wajib kita kawal bagaimana proses pembangunan IKN agar cepat selesai,” ujarnya. Addin menjelaskan bahwa ada tiga alasan utama mengapa GP Ansor sangat mendukung berdirinya IKN. Pertama, ide pembangunan IKN merupakan ide yang bagus. Kedua, berdirinya IKN sudah dirumuskan dan ditetapkan oleh undang-undang. Ketiga, proses pembangunannya sedang berjalan.

“Maka tidak ada langkah mundur satu pun kemudian yang menolak atau mengesampingkan IKN,” tegas Addin Jauharudin yang didampingi Ketua Ansor NTB, Zamroni Aziz. Addin menilai keberadaan IKN sangat penting bagi peradaban bangsa Indonesia. Ia berpendapat bahwa Jakarta saat ini sudah menghadapi banyak masalah, seperti kepadatan populasi dan transportasi yang semuanya bertumpu di satu kota. Hal ini menyebabkan jika satu aspek terganggu, maka aspek lainnya ikut terganggu.

“Maka perlu dipisahkan, Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota sedangkan ibu kota biarlah konsentrasi di IKN,” katanya. Dengan pemisahan ini, diharapkan berbagai masalah yang dihadapi Jakarta dapat diatasi dan pembangunan di IKN dapat berjalan lancar, membawa peradaban Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Selain itu, Addin juga mengingatkan para kadernya untuk bersiap menghadapi pola politik di Indonesia saat ini. Pasalnya, setelah Pilkada berlangsung akan ada periode tanpa pemilihan politik selama lima tahun. Hal ini menurutnya akan membuat pemerintahan baru lebih fokus pada pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Addin berpandangan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan terfokus pada pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan anak-anak muda. “Pikiran saya, pemerintahan Prabowo-Gibran akan fokus dalam pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi, pengembangan anak-anak muda. Negara akan dikelola pada hal-hal ini,” jelasnya.

Dalam konteks ini, Addin berharap kader-kader Ansor di setiap daerah mulai mempersiapkan diri untuk mengembangkan ekonomi yang kreatif dan inovatif. Ia menekankan pentingnya para kader tidak hanya terjebak dalam kerja politik elektoral saja, tetapi juga berperan aktif dalam pengembangan ekonomi lokal yang dapat mendukung pembangunan nasional.

Dengan dukungan penuh dari GP Ansor dan kerja keras semua pihak terkait, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masa depan peradaban bangsa Indonesia. Addin Jauharudin meyakini bahwa IKN adalah langkah strategis yang akan membawa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih besar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya