PERDANA NGANTOR DI IKN, JOKOWI AKAN RAPAT DENGAN OIKN-TERIMA FORKOPIMDA



NUSANTARA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kalinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, pada Senin, 29 Juli 2024. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi akan melakukan sejumlah pekerjaan seperti biasanya di Istana Merdeka, Jakarta. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menjelaskan bahwa Presiden akan menerima tamu, audiensi, serta mengadakan rapat di ruang kerjanya di IKN.

Agenda pertama Jokowi adalah rapat dengan jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang akan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setelah itu, Jokowi akan menerima forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda) Kalimantan Timur. Yusuf menuturkan bahwa kunjungan ini merupakan upaya untuk memastikan kelancaran dan kemajuan pembangunan di IKN.

Sebelum berkantor di IKN, pada Minggu, 28 Juli 2024, Jokowi meresmikan Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Jembatan yang dibangun sejak tahun 2015 dengan anggaran Rp1,4 triliun tersebut adalah proyek strategis untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kalimantan Timur, termasuk menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, serta nantinya mencapai Provinsi Kalimantan Selatan. Jokowi menyampaikan dalam sambutannya bahwa peresmian ini menandai pencapaian penting dalam pengembangan infrastruktur di IKN Nusantara.

Setelah meresmikan jembatan, Jokowi menjajal jalan tol di IKN dengan motor, bersama sejumlah artis dan influencer seperti Raffi Ahmad dan Gading Marten. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa infrastruktur dasar di IKN sudah tersedia dan beroperasi, sehingga tidak ada keraguan untuk menginap dan bekerja di sana.

Jokowi juga mengungkapkan rencana untuk mengadakan sidang kabinet di IKN, namun masih menunggu para menteri kembali dari ajang Olimpiade di Paris. "Rapat terbatasnya nanti kalau semua menteri sudah ada di Tanah Air. Karena masih banyak yang di Paris," ujarnya saat kunjungan kerja di IKN.

Presiden menegaskan bahwa fasilitas dasar di IKN sudah siap dan berfungsi, sehingga memperkuat komitmen pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan ke IKN. Dengan berkantor di IKN, Jokowi ingin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan proyek pembangunan ibu kota baru ini.

Hari pertama Jokowi berkantor di IKN Nusantara menjadi momen bersejarah dalam upaya pemerintah memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan pengembangan IKN, serta memberikan dorongan positif bagi ekonomi dan infrastruktur di wilayah tersebut. Jokowi berharap kehadirannya di IKN dapat menjadi simbol komitmen dan upaya nyata dalam mewujudkan ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya