POLDA KALTIM SIAP AMANKAN 1.380 TAMU VIP PADA UPACARA HUT RI KE-79 DI IKN



NUSANTARA- Upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 akan menjadi momen bersejarah di Ibu Kota Nusantara (IKN). Polda Kaltim bersama Kodam VI Mulawarman telah mempersiapkan berbagai aspek untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara tersebut. Kombes Pol Dedi Suryadi, Kepala Biro Operasi Polda Kaltim, menyatakan bahwa sebanyak 1.380 tamu undangan akan hadir dalam perhelatan tahunan ini.

Persiapan intensif telah dilakukan, termasuk komunikasi, sinergi, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim, AKBP Mohammad Roni Mustofa, menegaskan bahwa pihaknya telah memastikan keamanan rute yang akan dilalui oleh tamu undangan dan peserta upacara. Rute-rute tersebut meliputi Jalan Tol IKN Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung, Jembatan Pulau Balang, Simpang Rico, Simpang Pemaluan, dan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat.

Polda Kaltim akan menempatkan personel dari Kepolisian Lalu Lintas, Sabhara, dan Dinas Perhubungan untuk mengatur persimpangan yang rawan kepadatan di setiap rute. Selain itu, mereka juga telah memetakan seluruh rute tamu VIP, VVIP, dan undangan untuk memastikan kelancaran mobilisasi. Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah menentukan titik-titik tertentu bagi masyarakat umum yang ingin menyaksikan upacara tersebut.

Dalam rapat kesiapan yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 22 Juli 2024, Polda Kaltim mengikuti rapat tersebut secara virtual melalui Zoom Meeting di Rupatama Polda Kaltim. Rapat ini dihadiri oleh Karo Ops Polda Kaltim, Dirlantas Polda Kaltim, Dansat Brimob Polda Kaltim, Kabid TIK Polda Kaltim, Kayanma Polda Kaltim, Wadir Reskrimum Polda Kaltim, serta dipimpin oleh Sekda Provinsi Kaltim, Danrem 091/ASN Samarinda, Sekretaris DPRD Provinsi Kaltim, dan pihak Otorita Ibu Kota Nusantara.

Karo Ops Polda Kaltim, Kombes Pol Dedi Suryadi, mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, beberapa agenda penting dibahas, termasuk mekanisme penerimaan duplikat bendera pusaka dan salinan naskah teks proklamasi untuk HUT ke-79 RI di IKN. Selain itu, juga dibahas mengenai pengaturan tamu undangan dari masyarakat Kaltim, pelaksanaan publikasi HUT RI ke-79, serta kesiapan akomodasi transportasi, hotel, dan aspek kesehatan dan pengamanan.

Lebih lanjut, Kombes Pol Dedi Suryadi menjelaskan bahwa Polda Kaltim bersama Kodam VI Mulawarman akan mengawal transportasi untuk memastikan kelancaran dan keamanan mobilisasi kegiatan tersebut. Hal ini penting untuk menjamin bahwa seluruh tamu undangan dapat menghadiri upacara dengan aman dan tertib.

Selain fokus pada tamu undangan, Polda Kaltim juga akan membatasi kendaraan roda empat dan roda enam mulai H-3 menjelang 17 Agustus 2024 untuk mengurangi potensi kepadatan dan memastikan kelancaran acara. Dukungan dan partisipasi berbagai pihak, termasuk masyarakat, sangat diharapkan untuk menyukseskan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN ini.

Dengan persiapan matang dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN akan berlangsung lancar dan aman, menjadi tonggak penting dalam sejarah Ibu Kota Nusantara.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya