PRESIDEN JOKOWI TEKANKAN PENTINGNYA DESAIN ASLI DALAM PEMBANGUNAN ISTANA WAPRES DI IKN



NUSANTARA- Istana Wakil Presiden (Wapres) di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur segera akan dibangun. Hal ini berbeda dengan Istana Presiden yang sudah hampir rampung di IKN. Istana Wapres ini direncanakan akan ditempati oleh Gibran Rakabuming yang akan dilantik bersama Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Wapres pada Oktober 2024 mendatang.

Kepastian dimulainya pembangunan Istana Wapres ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, saat ditemui di kantornya di Jakarta pada Jumat (19/7/2024). Basuki menyebutkan bahwa pemenang lelang proyek Istana Wapres sudah ditentukan dan groundbreaking Istana Wapres IKN akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. “Sudah pemenangnya sudah, Pak Wapres mau groundbreaking dalam waktu dekat, sudah ada kontraknya tinggal groundbreaking saja,” ujar Basuki.

Sebelumnya, kurator perencanaan dan pembangunan IKN, Ridwan Kamil, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi meminta agar desain Istana Wapres di IKN kembali ke versi asli yang menang dalam sayembara. "Jadi dari pemenang sayembara ada perubahan, perubahannya disampaikan, Pak Presiden menginginkan agar skema yang sayembara, yang menang itu dikembalikan semurni-murninya," ujar Ridwan Kamil saat ditemui usai Rakornas Otorita IKN (OIKN) di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Setelah pemenang sayembara desain Istana Wapres IKN ditentukan, ada sedikit koreksi yang diberikan, namun koreksi tersebut dinilai terlalu jauh dari desain asli. "Sebenarnya tidak ada masalah. Ya namanya desain kan butuh masukan. Ada masukan teknis, ada masukan di lapangan, ada masukan interior dan lain-lain," lanjut Ridwan Kamil.

Kepala Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, optimis bahwa pembangunan Istana Wapres IKN akan berjalan sesuai target. “Perkiraan kita satu tahun. Iya, selesai tahun 2025,” ucap Danis.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa proyek Istana Wapres IKN belum dimulai dan masih dalam tahap persiapan. Desainnya sempat mengalami perubahan, tetapi Presiden Jokowi meminta agar desain kembali ke versi asli yang memenangkan sayembara. “Desainnya berubah, waktu lelang pertama kami dengan desain yang juara sayembara pertama, tapi setelah dicek Pak Presiden, beliau melihat perlu direvisi, sehingga kita revisi, nah itu nanti kita gak tahu lelang ulang atau tidak, tapi baru akan dimulai,” jelasnya.

Sebagai informasi, jaringan air di IKN masih dalam tahap commissioning atau uji coba. Jaringan air baku sekaligus air minum ini ditargetkan bisa dialirkan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada akhir Juli 2024, dan bisa melayani tamu serta peserta upacara pada 17 Agustus 2024. Selain itu, pembangunan tol dari Balikpapan menuju IKN ditargetkan dapat difungsikan pada 17 Agustus 2024, dengan progres rata-rata mencapai 90 persen.

Dengan segala persiapan yang dilakukan, diharapkan pembangunan Istana Wapres di IKN dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal, sehingga dapat segera digunakan oleh Gibran Rakabuming setelah pelantikannya sebagai Wakil Presiden. Ini merupakan langkah penting dalam pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan efisien.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya