PSSI UMUMKAN JADWAL DAN SYARAT TENDER PROYEK LAPANGAN TC DI IKN NUSANTARA



NUSANTARA- PSSI mengumumkan pembukaan tender umum untuk pembangunan Lapangan O (Lapangan Koordinasi) di Kompleks Pelatihan Nasional (KPN) di Ibu Kota Negara (IKN).

Proyek ini didanai oleh hibah AFC Enhance dengan total nilai US$ 897.634,00.

Lapangan O akan menjadi salah satu fasilitas utama di KPN yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan tim nasional sepak bola Indonesia.

Pembangunan lapangan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur sepak bola di Indonesia dan mendukung pengembangan talenta muda sepak bola Indonesia.


Berikut ini informasi detailnya:

PENGUMUMAN TENDER UMUM

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Pusat Pelatihan Nasional di Ibu Kota Negara mengundang penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti Tender Umum, adapun pekerjaan sebagai berikut:

NAMA PEKERJAAN HPS/PAGU SUMBER DANA PEMBANGUNAN LAPANGAN O (LAPANGAN KOORDINASI) PUSAT PELATIHAN NASIONAL DI IBU KOTA NEGARA USD 897.634.00,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat US Dollar) DANA HIBAH AFC ENHANCE


2. Kualifikasi:

a. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

b. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK)

c. Sertifikat yang masih berlaku meliputi:

• Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001: 2015

• Sertifikat Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja OHSAS 18001 : 2007 atau ISO 45001 : 2018;

• Sertifikat Manajemen Lingkungan ISO 14001: 2015; • Sertifikat Manajemen Resiko ISO 31000 : 2018;

• Sertifikat Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016;

• Sertifikat ISO 19650 : 2018 BIM; d. Diutamakan memiliki pengalaman:

• Pekerjaan konstruksi rancang dan bangun;

• Pernah mengerjakan konstruksi gedung/ fasilitas olah raga (stadion/ GOR/ lapangan dan sejenisnya) dengan mengimplementasikan BIM (Building Information Modeling);

• Pekerjaan Konstruksi dengan kondisi lahan khusus (berkontur);

• Pernah mengerjakan konstruksi di Kawasan wilayah Indonesia Timur dan/atau wilayah Ibu Kota Negara.

• Pengalaman perusahaan yang tergabung dalam satu kelompok usaha (induk dan atau anak perusahaan) dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan;

• Pernah dan / atau sedang mengerjakan konstruksi fasilitas olahraga di Kawasan IKN;


3. Pendaftaran: Hari / Tanggal : Senin-Rabu, 22-24 Juli 2024 Waktu : 13.00 WIB s.d 15.00 WIB.


4. Syarat-Syarat Pendaftaran: Yang mendaftar adalah Direktur Badan Usaha atau yang diberi Kuasa dengan Surat Kuasa yang di tandatangani (dicap dan bermeterai Rp. 10.000,-) oleh Direktur. Mengirimkan formulir pendaftaran melalui email procurement@pssi.org dengan subject: Pendaftaran Tender Umum Pembangunan Pusat Pelatihan Nasional di Ibu Kota Negara dan lampiran pendukung sebagai berikut:

• Company Profile

• KTP Direktur/ yang diberi kuasa

• NPWP Badan usaha


Jakarta, 18 Juli 2024

Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya