IRJEN NANANG AVIANTO SEBUT POLRES KHUSUS KAWASAN IKN, MASIH DI BAWAH POLDA KALTIM



NUSANTARA- Pemerintah berkomitmen untuk memastikan aspek keamanan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan membangun Polres Khusus yang akan berada di bawah naungan Polda Kalimantan Timur (Kaltim). Kapolda Kaltim, Irjen Nanang Avianto, menjelaskan bahwa Polres Khusus IKN akan memiliki status setara Polresta dan akan dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi (KBP). Polres ini akan membawahi beberapa Polsek, termasuk Polsek Sepaku, Polsek Samboja, dan Polsek Loa Kulu, yang terletak di kawasan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Meskipun pembangunan fisik Polres Khusus IKN belum sepenuhnya selesai, Mabes Polri telah mengambil langkah proaktif dengan menyiapkan personil untuk mendukung keamanan di kawasan tersebut. Sebanyak 275 personil khusus telah ditempatkan melalui Satgas Mahakam Nusantara untuk menjaga keamanan dan mengamankan kegiatan pembangunan di IKN. Mereka ditempatkan di luar Polsek Sepaku dan Polsek Penajam, yang saat ini berada di bawah Polres Penajam Paser Utara (PPU).

Kapolda Nanang menambahkan bahwa selain menyiapkan personil, kepolisian juga memanfaatkan teknologi modern untuk memantau situasi di lapangan. Penggunaan CCTV dan sistem pemantauan canggih lainnya bertujuan untuk meningkatkan keamanan, terutama pasca groundbreaking yang mengakibatkan lonjakan jumlah pekerja dan distribusi material di kawasan IKN. "Kami berusaha keras untuk memastikan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman di tengah proses pembangunan," ujar Nanang.

Rencana pembangunan Polres Khusus IKN mencakup area seluas 12 hektar dengan luas bangunan mencapai 6.189 meter persegi. Total anggaran untuk proyek ini diperkirakan mencapai Rp 160 miliar. Polres ini akan dilengkapi dengan sistem keamanan canggih, termasuk CCTV, Command Center, dan teknologi analisis kecerdasan buatan, untuk memastikan keamanan yang optimal.

Kapolda juga menyebutkan bahwa operasional Polres Khusus IKN akan sangat bergantung pada percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Untuk sementara waktu, beberapa bangunan sementara seperti Rusun Polri telah disiapkan untuk menampung personil hingga gedung permanen Polres siap digunakan.

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Mabes Polri dan Polda Kaltim, diharapkan Polres Khusus IKN dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam menjaga keamanan dan mendukung kelancaran pembangunan di Ibu Kota Nusantara yang sedang berkembang.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya