PROGRES PEMBANGUNAN KANTOR PERBANKAN DI IKN MENUNJUKKAN PERKEMBANGAN YANG SIGNIFIKAN



NUSANTARA- Pembangunan infrastruktur keuangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara semakin memperlihatkan kemajuan yang pesat dengan dimulainya proyek-proyek kantor perbankan utama. Peran penting perbankan dalam sistem keuangan negara menjadikan pembangunan kantor bank di IKN sebagai salah satu indikator utama dari transformasi dan kesiapan ibu kota baru Indonesia.

1. Bank Indonesia (BI)

Pada 2 November 2023, Bank Indonesia memulai pembangunan gedung perkantoran barunya di IKN Nusantara dengan peletakan batu pertama oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Presiden Joko Widodo. Pembangunan ini merupakan langkah nyata dari komitmen pemerintah dalam memindahkan lembaga negara independen ke ibu kota baru. Gedung perkantoran BI ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem keuangan di IKN tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap kestabilan ekonomi di ibu kota baru. Proyek ini mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.

2. Bank BUMN

Pada 29 Februari 2024, Presiden Jokowi juga meresmikan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor tiga bank BUMN: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kehadiran ketiga bank ini di IKN dirancang untuk mendukung transformasi digital dan mempercepat proses transisi menuju ekonomi digital. Pembangunan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong inovasi dan efisiensi dalam layanan keuangan, selaras dengan perubahan lanskap ekonomi global dan domestik.

3. Bank Kaltimtara

Pembangunan Bank Kaltimtara juga mendapat perhatian khusus dengan peletakan batu pertama pada 1 Maret 2024. Bank ini diharapkan menjadi pionir dalam memajukan sektor keuangan di Kalimantan serta membentuk konsorsium dengan bank pembangunan daerah lainnya. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat modal dan daya saing sektor perbankan di wilayah Kalimantan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih terintegrasi dengan ekonomi nasional.

4. Bank Tabungan Negara (BTN)

Pada 5 Juni 2024, pembangunan kantor pusat Bank Tabungan Negara (BTN) di IKN dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi. Pembangunan ini fokus pada penyediaan pembiayaan untuk sektor properti, yang sangat dibutuhkan di IKN. BTN berperan penting dalam mendukung investasi infrastruktur dan perumahan, memastikan bahwa kebutuhan akan tempat tinggal dan fasilitas di ibu kota baru dapat dipenuhi secara efektif.

Secara keseluruhan, perkembangan pembangunan kantor perbankan di IKN Nusantara menandai langkah besar dalam mempersiapkan infrastruktur keuangan yang solid untuk ibu kota baru. Proyek-proyek ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan IKN tetapi juga mencerminkan kesiapan sektor perbankan untuk beradaptasi dengan era digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya