SEPANJANG 2023, KONTRAK PENGELOLAAN DANA BP TAPERA CAPAI RP 7,23 TRILIUN



JAKARTA- Pada tahun 2023, Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mencatatkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan dananya. Laporan keuangan tahun ini menunjukkan bahwa total dana kelolaan untuk kontrak pengelolaan dana Tapera (KPDT) konvensional mencapai Rp 7,23 triliun. Dana ini dikelola untuk 3,07 juta peserta, dengan nilai aktiva bersih (NAB) per unit mencapai Rp 1.086,86, meningkat dari nilai peluncuran awal Rp 1.000.

Di sektor syariah, KPDT Tapera juga menunjukkan hasil positif dengan return mencapai 6,08 persen. Total peserta untuk KPDT syariah adalah 254.400 orang, dengan dana kelolaan sebesar Rp 508,9 miliar. NAB per unit KPDT syariah mencapai Rp 1.060,81, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai peluncuran Rp 1.000.

Dalam hal return, KPDT konvensional mencatatkan return gross sebesar 10,86 persen sejak peluncuran, meningkat signifikan dari 5,37 persen pada tahun 2022. Untuk return gross peserta dalam setahun terakhir, mencapai 5,48 persen, naik 2,29 persen dari tahun sebelumnya. KPDT syariah juga mengalami peningkatan, dengan return gross mencapai 7,6 persen, meningkat dari 3,05 persen pada 2022.

BP Tapera juga berhasil menyalurkan pembiayaan dana Tapera konvensional dan syariah dengan total realisasi mencapai Rp 1.042 triliun. Dana ini digunakan untuk membangun 7.249 unit rumah di 33 provinsi, dengan 7.020 akad berhasil terealisasi melalui kerjasama dengan 23 bank penyalur Tapera.

Selain itu, penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2023 mencapai Rp 26,32 triliun untuk 229.000 unit rumah. Penyaluran ini dilakukan oleh 40 bank penyalur. Dari jumlah tersebut, sebagian besar, yaitu 228.914 unit rumah tapak, disalurkan senilai Rp 26,31 triliun, sementara 86 unit rumah susun disalurkan dengan nilai Rp 11,94 miliar.

Dalam penyaluran dana FLPP, sepuluh bank penyalur utama termasuk BTN dengan 126.269 unit, BTN Syariah dengan 35.205 unit, BRI dengan 22.076 unit, dan BNI dengan 14.193 unit. Bank lainnya seperti Bank BJB, BSI, Bank Mandiri, BJB Syariah, Bank Sumselbabel, dan Bank Sumselbabel Syariah juga turut berkontribusi dalam penyaluran dana ini.

Secara keseluruhan, pencapaian BP Tapera di tahun 2023 menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan dana dan penyaluran pembiayaan, yang berkontribusi pada upaya meningkatkan akses perumahan di Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya