MENKEU SRI MULYANI TINJAU BANDARA IKN, PASTIKAN PROYEK VVIP RAMPUNG TEPAT WAKTU



NUSANTARA- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas, melakukan kunjungan kerja ke Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 15 September 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau hasil pembangunan bandara VVIP IKN yang telah rampung.

Menurut Budi Karya Sumadi, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengevaluasi area terminal bandara yang sudah siap digunakan. Dalam unggahan Instagramnya, Budi Karya menyampaikan terima kasih kepada Sri Mulyani yang telah memberikan dukungan signifikan selama proses pembangunan. "Bu Menkeu ini termasuk yang banyak mendukung selama pembangunan Bandara IKN," tulisnya.

Bandara IKN adalah salah satu proyek infrastruktur penting dalam rangka mendukung perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan bandara ini diharapkan dapat memperlancar akses dan mobilitas para pejabat serta mendukung berbagai aktivitas di IKN.

Kunjungan Sri Mulyani dan Azwar Anas juga mencerminkan keterlibatan aktif dari berbagai kementerian dalam proyek strategis ini. Selain memantau pembangunan, kunjungan ini juga merupakan bagian dari agenda pemerintah yang lebih luas untuk menyiapkan transisi kepemimpinan dan memastikan infrastruktur IKN siap untuk digunakan.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk mendarat di Bandara IKN, namun saat ini bandara belum sepenuhnya operasional. Pembangunan infrastruktur seperti bandara ini merupakan langkah penting dalam mendukung visi IKN sebagai pusat pemerintahan baru dan mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa proyek-proyek vital seperti bandara IKN berjalan sesuai rencana dan siap menyambut era baru bagi ibu kota negara.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya