PENGAMAT MALAYSIA SEBUT KEPUTUSAN JOKOWI MEMINDAH IBUKOTA KE KALIMANTAN ADALAH STRATEGI BRILIAN



NUSANTARA- Pengamat politik internasional asal Malaysia, Dr. Marwan bin Ismail, memuji keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Menurut Dr. Marwan, keputusan ini adalah langkah strategis yang akan membawa dampak positif bagi Indonesia, baik dari segi politik maupun ekonomi di kawasan ASEAN.

Marwan, yang juga dosen senior di University Malaysia Kelantan (UMK), menganggap pemindahan ibu kota ini mirip dengan keputusan yang diambil oleh Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada tahun 1999, ketika ibu kota administratif Malaysia dipindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya . Meskipun pada awalnya Putrajaya mendapat kritik dan dijuluki sebagai "kota hantu", langkah tersebut akhirnya terbukti berhasil. Putrajaya kini dikenal sebagai pusat pemerintahan yang mendukung kemajuan ekonomi Malaysia secara signifikan.

Dr. Marwan melihat bahwa pemindahan ibu kota ke IKN memiliki potensi yang sama untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan ASEAN. Lokasi strategis IKN yang terletak di tengah-tengah Indonesia akan memfasilitasi pemerataan pembangunan dan memperkuat integrasi nasional. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang luas di Kalimantan diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional dan global.

Lebih lanjut, Dr. Marwan juga menyoroti keuntungan tambahan yang dapat diperoleh Malaysia dari transfer ibu kota Indonesia. Ia menggarisbawahi bahwa pertumbuhan infrastruktur di Kalimantan akan membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih erat antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dengan wilayah Sabah dan Sarawak. Sarawak, yang saat ini sedang berkembang pesat dalam sektor energi listrik, dapat menjadi mitra penting dalam mendukung pembangunan IKN. Kerjasama ini berpotensi memperkuat hubungan ekonomi dan sosial antara Kalimantan dan Malaysia, serta menciptakan peluang baru di sektor energi dan infrastruktur.

Marwan juga memberikan pujian kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang dinilai mendukung penuh visi Jokowi terkait pemindahan ibu kota. Komitmen Prabowo untuk melanjutkan agenda ini, menurut Dr. Marwan, menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan pentingnya kesinambungan dalam pembangunan nasional. Latar belakang militer Prabowo diharapkan dapat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan integritas NKRI, terutama mengingat luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.

Dengan kombinasi faktor-faktor ini, Dr. Marwan percaya bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan akan menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara dan bahkan di Asia dalam beberapa dekade mendatang. Optimisme ini didasarkan pada pengalaman Malaysia serta potensi besar yang ditawarkan oleh proyek ambisius ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya