SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT, POLRI KOMITMEN BERIKAN FASILITAS PENGAWALAN GRATIS BAGI TAMU VIP & VVIP IKN



NUSANTARA- Sebagai bagian dari komitmennya sebagai pelayan masyarakat, Polri melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan fasilitas pengawalan gratis bagi tamu VIP dan VVIP yang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim, Mohammad Roni Mustofa, memastikan bahwa pengawalan ini tidak dikenakan biaya.

Roni menegaskan bahwa pengawalan merupakan tugas kepolisian, dan masyarakat yang membutuhkan layanan ini dapat memintanya secara langsung. Prosesnya bisa dilakukan melalui surat, telepon, atau mendatangi pos lalu lintas terdekat. Hal ini diungkapkan Roni saat hadir dalam acara "Ngobrol Pintar" di Balikpapan TV, Rabu (4/9/2024).

Untuk mendukung tugas pengawalan ini, Ditlantas Polda Kaltim mendapat dukungan kendaraan khusus dari Korlantas Polri. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan analisa terhadap titik-titik rawan kemacetan di sekitar IKN agar pengawalan bisa berjalan dengan lancar. Petugas ditempatkan di lokasi-lokasi strategis untuk memastikan arus lalu lintas tetap tertib, terutama saat mengawal tamu penting.

Selain pengawalan, Ditlantas Polda Kaltim juga terus mengawasi penggunaan sepeda listrik yang meningkat di masyarakat. Roni menekankan bahwa sepeda listrik hanya boleh digunakan di area perumahan dan perkantoran, bukan di jalan raya umum. Ini dilakukan demi keamanan pengguna jalan lainnya dan untuk meminimalisir potensi kecelakaan.

Lebih lanjut, Roni mengingatkan bahwa penggunaan rotator atau strobo pada kendaraan pribadi untuk keperluan pengawalan adalah ilegal dan dilarang keras. Hanya kendaraan resmi yang berwenang boleh menggunakan peralatan tersebut dalam konteks pengawalan.

Dengan adanya fasilitas ini, Polri menunjukkan komitmennya untuk mendukung kelancaran kunjungan ke IKN, baik oleh masyarakat umum maupun tamu VIP dan VVIP, sekaligus memastikan bahwa keselamatan dan ketertiban di jalan raya tetap terjaga.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya