AWAS! VIDEO HOAKS KLAIM PRESIDEN JOKOWI COPOT JABATAN KAPOLDA JABAR BEREDAR!



JAKARTA- Baru-baru ini, sebuah video yang menghebohkan jagat maya menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah mencopot jabatan Kapolda Jawa Barat. Video tersebut beredar luas di media sosial, khususnya YouTube, dengan narasi yang cukup mengejutkan. Unggahan tersebut menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena Kapolda Jawa Barat diduga sengaja membatalkan sidang praperadilan Pegi Setiawan, tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina di Bandung. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim tersebut ternyata adalah hoaks yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan publik.

Kasus ini bermula ketika Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil menangkap Pegi Setiawan alias Perong pada tanggal 21 Mei 2024. Pegi diduga kuat sebagai otak di balik pembunuhan tragis Vina di Bandung. Setelah penangkapan, sebanyak 22 kuasa hukum yang mewakili Pegi Setiawan mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, menantang penetapan klien mereka sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat.

Sidang perdana praperadilan yang dijadwalkan pada tanggal 24 Juni 2024 ditunda karena pihak termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat, tidak hadir. Humas PN Bandung, Dalyusra, menjelaskan bahwa penundaan tersebut terjadi karena Polda Jawa Barat memiliki agenda kepolisian yang telah terjadwal sebelumnya pada tanggal tersebut. Dalyusra juga menambahkan bahwa sidang tersebut dijadwalkan ulang pada tanggal 1 Juli, dan jika termohon kembali tidak hadir, sidang akan dilanjutkan tanpa kehadiran termohon.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abast, memberikan klarifikasi mengenai ketidakhadiran pihaknya pada sidang perdana. Menurutnya, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat harus mengikuti agenda kepolisian yang sudah terjadwal sebelumnya, sehingga tidak dapat menghadiri sidang tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Polda Jawa Barat siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut dan telah membentuk tim hukum khusus untuk itu.

Di tengah situasi ini, sebuah video yang diunggah ke YouTube menarasikan bahwa Kapolda Jawa Barat sengaja membatalkan sidang Pegi Setiawan, yang kemudian memicu keputusan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot jabatan Kapolda tersebut. Video ini dilengkapi dengan judul sensasional yang berbunyi, "PRESIDEN JOKOWI DAN SIGIT RESMI COPOT POLDA JABAR AKIBAT BATALKAN SIDANG PEGI".

Namun, setelah dilakukan pengecekan fakta, klaim dalam video tersebut terbukti tidak benar. Tidak ada bukti atau pernyataan resmi yang mendukung klaim bahwa Kapolda Jawa Barat telah dicopot dari jabatannya karena membatalkan sidang Pegi Setiawan. Pihak kepolisian maupun istana tidak mengeluarkan pernyataan apapun mengenai pencopotan tersebut.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Hoaks seperti ini tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga dapat merusak reputasi institusi dan individu yang menjadi sasaran. Masyarakat diimbau untuk selalu cek dan ricek informasi yang beredar, terutama yang bersumber dari media sosial yang kredibilitasnya diragukan.

Dengan demikian, jelas bahwa klaim yang menyebutkan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo mencopot jabatan Kapolda Jawa Barat adalah tidak benar. Mari bersama-sama kita perangi penyebaran hoaks dengan selalu mengecek kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya