BENDUNGAN SEPAKU SEMOI SOLUSI AIR BERSIH BAGI IBU KOTA NUSANTARA DAN BALIKPAPAN



NUSANTARA- PT Indra Karya telah berperan penting dalam pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Acara peresmian ini dihadiri oleh beberapa petinggi Indra Karya, termasuk Direktur Utama Gok Ari Joso Simamora, Vice President Operation and Business Development Gagah Guntur Aribowo, General Manager Divisi Engineering I Yuli Astuti, serta tim pelaksana pekerjaan supervisi penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi-Indra Karya.

Gok Ari Joso Simamora menyatakan bahwa Bendungan Sepaku Semoi merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Indra Karya berperan sebagai konsultan supervisi untuk memastikan pelaksanaan proyek tersebut berjalan dengan baik. Gok Ari berharap bendungan ini dapat memberikan banyak manfaat, terutama dalam menjamin ketersediaan air bersih untuk IKN dan sebagian kota Balikpapan. Dengan adanya bendungan ini, kebutuhan air bersih di wilayah tersebut diharapkan dapat terpenuhi dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Gagah Guntur Aribowo menambahkan bahwa lingkup pekerjaan Indra Karya mencakup supervisi dalam penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi. Peran ini melibatkan pengawasan menyeluruh terhadap semua kegiatan dan aktivitas konstruksi untuk memastikan kualitas pelaksanaan yang efisien dan sesuai dengan standar serta spesifikasi teknik yang telah ditetapkan. Indra Karya hadir sebagai penyedia jasa supervisi yang bertanggung jawab untuk menjamin dan memastikan kualitas pelaksanaan agar terlaksana secara efisien serta memenuhi standar dan spesifikasi teknik yang ditentukan, melalui pengawasan komprehensif terhadap seluruh kegiatan konstruksi.

Bendungan Sepaku Semoi, yang pembangunannya dimulai pada tahun 2020, memiliki kapasitas untuk menyediakan air baku di kawasan IKN dengan kapasitas 2.000 liter per detik, serta 500 liter per detik untuk Balikpapan. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 16 juta meter kubik dan luas genangan mencapai 322 hektare. Dengan kapasitas sebesar itu, bendungan ini diharapkan dapat menjadi sumber air baku dan air minum yang penting bagi kawasan IKN, yang sedang berkembang pesat sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Selain sebagai penyedia air baku, bendungan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan seperti pengendalian banjir dan konservasi air tanah. Dengan keberadaan Bendungan Sepaku Semoi, kawasan IKN diharapkan dapat berkembang dengan lebih baik dan memiliki ketahanan air yang memadai untuk mendukung berbagai aktivitas penduduk dan pemerintahan di wilayah tersebut. Indra Karya, sebagai konsultan supervisi, berkomitmen untuk terus memastikan bahwa setiap tahap pembangunan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, sehingga manfaat bendungan ini dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat sekitar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya