DAMPAK DARI IKN, KEBUTUHAN SAPI KURBAN MENINGKAT DI KALTIM



NUSANTARA- Permintaan kebutuhan hewan kurban Idul Adha 2024 di Kalimantan Timur diprediksi akan meningkat.

Demikian dibeberkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur, Fahmi Himawan melalui press release yang dikirim kepada TribunKaltim.co pada Jumat (7/6/2024) di Samarinda.

Dia menerangkan, di tahun ini permintaan hewan kurban Idul Adha dipastikan cukup meningkat seiring dengan pertambahan penduduk di Kalimantan Timur

Baik secara alami maupun karena adanya perkembangan hadirnya Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Untuk mengantisipasi peningkatan permintaan itu, Dinas Peternakan Kalimantan Timur telah berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hewan kurban lokal melalui program Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT).

Fahmi menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 29 PDKT yang didampingi DPKH Kaltim dengan berbagai bentuk bantuan.

Seperti pembiayaan, asuransi, mitra dagang, infrastruktur dan pelayanan teknis. "Kita berkeinginan dari PDKT ini mampu meningkatkan kesejahteraan (peternak) hingga jumlah produksi daging lokal sehingga tidak ketergantungan dari daging luar Kaltim terus menerus," katanya.

Proyeksi kontribusi PDKT dalam peningkatan produksi sapi atau kambing lokal Kaltim juga diharapkan mampu mencapai 38,45 persen pada 2025, 59,36 persen pada 2026 dan 61,03 persen pada 2027. "Dengan berbagai persiapan dan upaya yang dilakukan, DPKH Kaltim optimis dapat menyukseskan Idul Adha 2024 dengan menyediakan hewan kurban yang sehat, aman, dan berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Timur," pungkasnya.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur, memastikan ketersediaan hewan kurban untuk hari Raya Idul Adha 2024 di Kalimantan Timur dalam kategori aman.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala DPKH Kaltim, Fahmi Himawan dalam press releasenya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur yang dikirim ke TribunKaltim.co pada Jumat (7/6/2024).

Dari pendataan dan proyeksi kebutuhan hewan kurban yang dilakukan DPKH di 10 kabupaten dan kota, kebutuhan hewan ternak sapi di Kaltim mencapai angka 11.445 ekor.

Saat ini ketersediaan sapi dari para peternak Kalimantan Timur adalah 12.543 ekor dengan harga beli berkisar antara Rp 18 juta sampai Rp 36 juta per ekornya.

Sedangkan untuk hewan ternak kambing, kebutuhan untuk kurban Idul Adha 2024 mencapai 6.059 ekor.

Sementara ketersediaannya berada di angka sekitar 7.790 ekor dengan harga beli berkisar antara Rp 3,4 juta - Rp 7,6 juta per ekornya. "Jumlah ini dihitung dari ketersediaan hewan kurban dari peternak lokal. Dan untuk hewan yang di datangkan dari luar kota kita tidak memiliki data yang masuk, tetapi kita memberikan rekomendasi berapa jumlah yang permintaan dari supplier," kata Fahmi Himawan.

Pihaknya juga telah melakukan kunjungan lapangan ke beberapa daerah seperti Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk memverifikasi data ketersediaan hewan kurban.

Sejauh ini semuanya ketersediaan hewan kurban masih aman, beberapa minggu ini pihaknya telah mengunjungi beberapa tempat peternakan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya