HAJAT NASIONAL DI IKN MENJADI MOMENTUM UNTUK MERANCANG MASA DEPAN PARIWISATA KALTIM



NUSANTARA- Industri perhotelan Kaltim memasuki semester II tahun 2024 dengan optimisme yang tinggi, didorong oleh persiapan menyambut beberapa acara besar seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional yang akan diselenggarakan pada bulan September. Ketua PHRI Kaltim, Sahmal Ruhip, mengungkapkan keyakinannya bahwa sektor perhotelan akan bangkit kembali setelah periode sulit akibat pandemi.

Menurut Sahmal, kolaborasi intensif antara pelaku industri perhotelan dan pemangku kepentingan lainnya telah menjadi kunci utama dalam persiapan menyambut kunjungan para tamu. Selain itu, keputusan strategis pemerintah untuk mengundang sebagian tamu ke Indonesia Convention Exhibition (IKN) saat upacara peringatan 17 Agustus diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan terhadap tingkat hunian hotel di Kaltim.

Kaltim, dengan kota-kota utama seperti Balikpapan dan Samarinda, siap menyambut sekitar 5.000 pengunjung dengan ketersediaan sekitar 6.000 kamar hotel dan guest house. Ini mencerminkan kesiapan infrastruktur perhotelan yang cukup untuk mendukung geliat pariwisata acara-acara besar tersebut. Pembangunan infrastruktur seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan juga berkontribusi dalam memicu efek domino yang positif, mendorong pengusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menambah kapasitas kamar hotel.

Sahmal juga menyoroti pentingnya infrastruktur dasar seperti pasokan air bersih yang memadai. Dia berharap agar PDAM dapat memastikan kelancaran pasokan air bagi para tamu yang berkunjung, sehingga tidak ada kendala yang mengganggu pengalaman mereka.

Selain fokus pada penyelenggaraan acara-acara besar, Pemerintah Provinsi Kaltim juga menggarap strategi dan program komprehensif untuk mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan komitmen mereka untuk mengoptimalkan infrastruktur dan membangun destinasi baru yang menarik.

Upaya promosi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak swasta seperti PT Garuda Indonesia, yang meluncurkan program Thematic Dish Meal Presentation. Program ini tidak hanya mengenalkan kekayaan kuliner Kaltim seperti soto Banjar kepada wisatawan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan minat kunjungan ke daerah ini.

Fitria Ruswita, Domestik Barat Region Group Head PT Garuda Indonesia, menyambut baik inisiatif ini sebagai bagian dari komitmen mereka untuk mengembangkan pariwisata lokal. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan kunjungan wisatawan ke Kaltim akan meningkat, memberikan dorongan ekonomi yang signifikan, terutama bagi sektor perhotelan yang merupakan salah satu pilar utama dalam industri pariwisata.

Secara keseluruhan, prospek industri perhotelan Kaltim pada semester II tahun 2024 terlihat cerah. Dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, diharapkan dapat menjadikan acara-acara besar ini sebagai momentum positif untuk pemulihan ekonomi regional dan pengembangan pariwisata secara keseluruhan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya