INDONESIA SIAP MENJADI PUSAT ENERGI TERBARUKAN DENGAN KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG DAN REGULASI YANG JELAS



JAKARTA- Pemerintah Indonesia terus mendorong investasi dalam sektor energi terbarukan dengan memperbaiki iklim investasi melalui kebijakan yang mendukung. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya reformasi perizinan untuk mempermudah proses investasi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, pemerintah mengimplementasikan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang mencakup pengawalan proses perizinan oleh SATGAS, perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta standar dan integrasi pelayanan perizinan secara elektronik. Reformasi ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri, khususnya dalam sektor energi terbarukan.

Pemerintah juga fokus pada pengembangan hidrogen sebagai salah satu sumber energi ramah lingkungan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menyiapkan regulasi pendukung, termasuk insentif dan keringanan pajak untuk pengembang hidrogen hijau. Kebijakan ini nantinya akan diatur dalam RUU EBET yang masih dalam tahap evaluasi. Strategi hidrogen nasional diharapkan dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan memenuhi kebutuhan industri, transportasi, kelistrikan, serta jaringan gas rumah tangga.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Dengan cadangan gas terbesar kedua di Asia Pasifik dan potensi penyimpanan CO2 yang signifikan, serta potensi panas bumi dan tenaga surya yang melimpah, sektor hidrogen menghadirkan peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya energinya. Pemerintah optimis bahwa dengan adanya regulasi yang mendukung, sektor energi terbarukan akan menarik lebih banyak investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dengan upaya terus menerus untuk memperbaiki iklim investasi melalui reformasi perizinan dan pengembangan energi terbarukan, khususnya hidrogen, Indonesia berpotensi menjadi tujuan utama bagi investor di masa depan. Kebijakan yang mendukung dan regulasi yang jelas akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor energi terbarukan, membawa manfaat besar bagi perekonomian dan lingkungan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya