INOVASI TAPERA MEMBANTU MASYARAKAT DAPAT MEMILIKI RUMAH DENGAN LEBIH TERJANGKAU

 


JAKARTA- Inovasi Tapera membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia dalam memiliki rumah dengan lebih terjangkau. Melalui kemitraan dengan tujuh manager investasi terkemuka, BP Tapera telah mengambil langkah besar dalam mengelola dana dengan efisien dan transparan, sehingga mampu mewujudkan program hunian yang bermanfaat bagi pesertanya.

Dana Tapera dan Dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) merupakan dua sumber dana utama yang dikelola oleh BP Tapera. Dana tersebut tidak hanya berasal dari iuran simpanan peserta, tetapi juga dari APBN untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga Mei 2024, Dana FLPP yang dikelola BP Tapera telah mencapai Rp 105,2 triliun, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperluas akses perumahan yang terjangkau.

Kemitraan dengan tujuh manager investasi terkemuka seperti PT Bahana TCW Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, dan PT BNI Asset Management, merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan dana Tapera berjalan efektif. Ketujuh manager investasi ini, yang secara kolektif menguasai sekitar 70% pasar reksa dana domestik, membawa profesionalisme dan keahlian dalam mengelola dana dengan risiko terkelola dengan baik.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, Sid Herdi Kusuma, menekankan pentingnya transparansi dan pengelolaan yang profesional dalam mengelola Dana Tapera. Hal ini tidak hanya mencakup pengelolaan dana simpanan dan kerja sama pengelolaan, tetapi juga memastikan bahwa dana yang terhimpun dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat UU Tapera.

Penerapan Dana Abadi Perumahan menjadi inovasi terbaru yang diusung oleh BP Tapera, mirip dengan dana kelolaan LPDP untuk pendidikan. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan perumahan jangka panjang dengan menggunakan hasil investasi untuk mendukung subsidi perumahan. Dengan cara ini, BP Tapera berupaya mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit, dengan mayoritas berasal dari MBR.

Pengelolaan Dana Abadi Perumahan ini juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi tantangan besar dalam penyediaan perumahan di masa depan, yang membutuhkan pendanaan mencapai Rp 480 triliun hingga tahun 2029. Langkah strategis ini menunjukkan komitmen BP Tapera dalam menghadirkan inovasi yang bertahan lama untuk mendukung kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia.

Selain itu, BP Tapera juga menjalin kerja sama dengan 37 bank dan 20 Asosiasi Pengembang Perumahan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pembangunan perumahan. Ini tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga memastikan standar kualitas bangunan yang tinggi sesuai dengan regulasi pemerintah.

Meskipun Tapera masih menghadapi tantangan dalam sosialisasi dan penerimaan masyarakat, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen BP Tapera dalam menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan perumahan terjangkau. Dengan inovasi-inovasi dan kemitraan yang kuat, diharapkan Tapera dapat menjadi tulang punggung dalam mendukung akses perumahan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya