JOKOWI SIAPKAN POMPANISASI KE SEMUA PROVINSI UNTUK TEKAN IMPOR BERAS



JAKARTA- Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program pompanisasi atau penyaluran bantuan pompa air ke semua provinsi di Indonesia, terutama daerah produsen padi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi beras dan menekan angka impor beras dari luar negeri. "Ini dalam rangka agar impor kita tidak semakin membesar," ujar Jokowi seusai meninjau program penyaluran pompa di Karanganyar, Rabu (19/6/2024), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi menjelaskan bahwa program pompanisasi dapat dilaksanakan melalui tiga teknik utama:

1. Memompa air sungai untuk disalurkan ke sawah.

2. Memompa air tanah ke sungai.

3. Mengambil air sungai untuk dialirkan ke berbagai saluran irigasi.

Teknik ketiga ini sudah diterapkan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jokowi yakin bahwa program ini akan menjadi solusi untuk mengantisipasi potensi kekeringan yang diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober. "Pompanisasi tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi di semua provinsi yang kita perkirakan nanti akan terjadi kekeringan yang panjang," tutur Jokowi.

Di Jawa Tengah, pemerintah telah mendistribusikan 4.300 pompa air di 35 kabupaten/kota untuk mengairi ladang dan sawah. Pompa yang disalurkan memiliki spesifikasi 8,5 PK dan 18 PK. Mantan Wali Kota Solo ini berharap bahwa pompanisasi akan membuat pengairan sawah berjalan lancar sehingga meminimalisasi dampak kekeringan panjang sesuai perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dengan demikian, bisa mencegah gagal panen dan menekan impor pangan dari luar negeri.

Selain pompanisasi, pemerintah juga terus mengupayakan hujan buatan di akhir musim hujan saat ini untuk menambah pasokan air. Ini adalah bagian dari strategi komprehensif untuk memastikan bahwa produksi beras domestik dapat memenuhi kebutuhan nasional tanpa harus bergantung pada impor.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pompanisasi merupakan langkah konkret dan cepat dalam memitigasi dampak kekeringan. "Kenapa kita pasang pompa air? Karena ini adalah solusi cepat. Hari ini kita pompa, hari ini kita bisa tanam karena kalau kita cetak sawah itu butuh waktu," ujar Amran. Ia melanjutkan bahwa upaya ini tidak hanya akan mengatasi kekurangan pasokan air di musim kering tetapi juga meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan para petani.

Pemerintah menargetkan bahwa program pompanisasi dapat menjangkau 1 juta hektare lahan pertanian dan berencana untuk mencetak sawah baru seluas 1 juta hektare per tahun sebagai strategi jangka panjang. Ini merupakan bagian dari usaha besar untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia di masa depan. "Harapan kita ke depan, mari kita sinergi, mari kita kolaborasi untuk negeri yang kita cintai. Karena mimpi besar kita adalah mencukupi beras dalam negeri, bahkan syukur-syukur ke depan bisa kita memberi, membantu saudara-saudara kita yang kelaparan kepada negara lain," tutupnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya