MASYARAKAT GERAH DENGAN KONTEN PORNOGRAFI, DESAK POLRI DAN KOMINFO TINDAK TEGAS TWITTER (X)



JAKARTA- Belakangan ini, keresahan masyarakat terhadap maraknya konten pornografi di media sosial Twitter semakin mencuat. Banyak akun yang dengan sengaja menyelipkan konten tidak pantas pada trending topic, mengganggu pengalaman pengguna yang ingin mencari informasi atau berita terkini.

Sebagian besar konten yang tersebar ini berasal dari akun-akun yang mempromosikan prostitusi online, bahkan menyertakan foto-foto tanpa busana yang membuat pengguna lain merasa risih. Hal ini tidak hanya meresahkan, tetapi juga mengaburkan topik-topik yang sedang ramai dibicarakan. Alhasil, pengguna harus menggulirkan halaman hingga jauh ke bawah untuk menemukan topik yang sebenarnya ingin mereka ikuti.

Merespons situasi ini, netizen beramai-ramai meminta Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengambil tindakan tegas. Tagar seperti "#StopPornTwitter" dan "#TindakTegasPolri" menjadi trending, menggambarkan betapa seriusnya masalah ini di mata publik.

Sejumlah akun Twitter dengan lantang menyuarakan protes mereka:

- "@DivHumas_Polri pak minta tolong nih akun-akun yg pake keyword Tsunami, Nunung, Gancit, Biasakan, Malming buat ditangkap aja pak adminnya... Nyebarin pornografi terus mereka ini pak," ucap akun @J*uarT*e_.

- "Pake rumus -vcs tiap liat trending, membantu banget kok. Membekukan akun ternak kayak gitu susah karna induknya banyak. Jadi mau nggak mau kita harus cari cara lain supaya nyaman Twitter-an lagi," tutur akun @rev*utionei*.

- "Selain untuk sambat, saya main Twitter untuk memperoleh berita-berita terkini informatif, lah setiap buka trending malah yang keluar akun-akun br*ngs*k berisi pornografi. Tolonglah pak ditindak lanjuti dan ditertibkan, saya gak nyaman jadinya @DivHumas_Polri," kata akun @indyd**r.

Keluhan ini berlanjut dengan permintaan netizen agar Polri dan Kominfo segera bertindak. "Setuju, ini menjijikan banget sih. Sebebas itu bertebaran di trending. Pikirkan juga gimana kalau anak-anak yang lihat. Tolong tindak tegas segera @DivHumas_Polri, @kemkominfo, @Kemenag_RI," ucap akun @lam*apiba*.

Untuk menghadapi permasalahan ini, masyarakat juga bisa berperan aktif dengan melaporkan konten pornografi melalui formulir pengaduan di situs Kominfo maupun portal pengaduan polisi online. Kominfo juga menyediakan email aduan di aduankonten@mail.kominfo.go.id, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter memungkinkan pengguna untuk melaporkan konten negatif secara langsung.

Menanggapi keresahan ini, Profesor Zubairi Djoerban turut menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak Twitter Indonesia. "Hampir tiap pagi saya temukan hal berbau seks jadi trending. Sayangnya konten itu bukan tentang edukasi seks atau diskusinya, tapi malah gambar dan kata-kata yang enggak jelas," ujarnya. Profesor Zubairi berharap pihak Twitter Indonesia segera menyelesaikan kasus ini dan mengajak netizen untuk lebih aktif mempromosikan konten yang informatif.

Twitter, sebagai platform media sosial terkemuka, memang sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, dari kampanye politik hingga sarana pembelajaran. Namun, kebebasan yang ditawarkan platform ini juga menjadi celah bagi oknum-oknum yang menyebarkan konten kontroversial. Pemerintah, melalui Polri dan Kominfo, diharapkan dapat memperketat pengawasan dan memberangus akun-akun yang menyebarkan pornografi.

Dengan meningkatnya desakan publik, diharapkan tindakan tegas dari pihak berwenang segera dilaksanakan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pengguna media sosial di Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya