MASYARAKAT SEPAKU MENEGASKAN DUKUNGAN MEREKA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR VITAL DEMI MASA DEPAN INDONESIA



NUSANTARA- Sebanyak 21 warga dari RT 01 dan RT 02 Kelurahan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menegaskan dukungan mereka terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam sebuah pertemuan yang digelar pada Sabtu, 29 Juni 2024. Pertemuan ini, yang dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Otorita IKN, Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, membahas dampak sosial kemasyarakatan dan penanganannya terkait proyek pengendalian banjir Sungai Sepaku.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menyampaikan bahwa warga Sepaku telah sepakat untuk melanjutkan pembangunan pengendali banjir meskipun lahan mereka berada dalam Aset Dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk memastikan bahwa warga yang terdampak pembangunan akan mendapatkan kompensasi yang adil sesuai dengan mekanisme PDSK (Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan). "Kami tidak memiliki niatan untuk mengakali warga, melainkan kami berjuang untuk memenuhi harapan masyarakat," ujar Alimuddin, menegaskan transparansi dan komitmen pemerintah dalam menjaga kepentingan serta hak-hak warga.

Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik, juga menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang dirugikan dalam proses pembangunan ini. Dengan berpegang pada arahan Presiden Joko Widodo dan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pemerintah daerah berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan terkait penggunaan lahan ADP sebesar 2,24 hektar yang akan diselesaikan melalui mekanisme yang adil dan transparan. Pemerintah Kaltim dan Otorita IKN bersama-sama mengusulkan perubahan atau penyesuaian aturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memperlancar proses ini.

Bupati PPU, Makmur Marbun, menyambut baik kesepakatan ini sebagai langkah positif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara bijaksana, khususnya terkait pembangunan infrastruktur vital seperti pengendalian banjir. "Kami menghargai dukungan penuh dari masyarakat Kelurahan Sepaku dalam pelaksanaan pembangunan ini," ujarnya.

Sosialisasi yang digelar dalam pertemuan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak manapun, dengan memastikan bahwa proses penggantian dan kompensasi dilakukan secara tepat waktu dan adil. Semua pihak, termasuk masyarakat setempat, diharapkan dapat memahami bahwa pembangunan IKN merupakan langkah strategis untuk kemajuan nasional tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak.

Kesepakatan ini bukan hanya menandai langkah konkret menuju pembangunan IKN yang lebih maju, tetapi juga sebagai bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan dan hak-hak warga dalam setiap aspek pembangunan nasional.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya