MENPERIN AGUS GUMIWANG PASTIKAN SEKTOR TEKSTIL BUKAN SUNSET INDUSTRY



JAKARTA- Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita angkat bicara terkait maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik tekstil di Indonesia. Menperin sepakat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa salah satu penyebab utama terpuruknya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah praktik dumping. "Sependapat dengan pernyataan Menkeu bahwa dumping merupakan salah satu penyebab terpuruknya industri TPT dalam negeri," ujar Agus.

Dalam lima tahun terakhir, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah berupaya keras menyelamatkan industri TPT domestik dari persaingan global dan tantangan di pasar domestik. Salah satu strategi yang diterapkan adalah memperluas pasar dengan mempertahankan kualitas produksi. Produk-produk tekstil Indonesia seperti pakaian jadi dan alas kaki telah diakui secara global dan memiliki negara tujuan ekspor tetap seperti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Uni Eropa.

Namun, Agus mengakui bahwa ekspor tekstil saat ini mengalami penurunan akibat masalah geopolitik yang mengakibatkan penurunan daya beli di negara tujuan ekspor. Selain itu, pasar ekspor juga sulit diakses karena adanya pembatasan barang impor melalui kebijakan tariff barrier dan non tarif barrier.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kemenperin berupaya meningkatkan penyerapan produk TPT di pasar domestik. Namun, pasar domestik sering kali dibanjiri oleh produk TPT impor, baik yang legal maupun ilegal. Praktik dumping oleh negara-negara produsen yang mengalami over supply juga menjadi tantangan tersendiri. Negara-negara seperti India, yang memberlakukan Quality Control Order (QCO) untuk produk viscose staple fiber (VSF) dan alas kaki, merupakan contoh negara yang menerapkan kebijakan restriksi perdagangan.

Menperin menekankan pentingnya kebijakan anti-dumping dan safeguard untuk melindungi industri dalam negeri. Kemenperin telah melakukan berbagai langkah, termasuk meningkatkan kualitas hasil produksi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mendorong pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Selain itu, Kemenperin juga mendorong pemberlakuan instrumen pengamanan terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius akibat lonjakan produk impor, seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Untuk menjaga produktivitas dan daya saing industri TPT, Kemenperin akan memastikan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia industri, serta mengimplementasikan Making Indonesia 4.0 pada sektor TPT. Kemenperin juga melanjutkan program pemulihan bagi industri TPT serta promosi dan peningkatan permintaan dalam negeri melalui kampanye Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Langkah-langkah komprehensif ini diharapkan dapat menjaga kinerja industri tekstil dan membuktikan bahwa stigma sunset industry yang sering dikaitkan dengan sektor TPT tidaklah tepat. "Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga kinerja dan membuktikan tidak tepatnya stigma sunset industry yang selama ini melabeli sektor TPT," tutup Agus.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya