MESKIPUN ADA USULAN KENAIKAN HET, MINYAKITA MASIH MINYAK GORENG TERMURAH DARI SEMUA MERK PREMIUM



JAKARTA- Dalam situasi ekonomi yang dinamis, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi prioritas pemerintah. Salah satu langkah terbaru adalah usulan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan kenaikan HET Minyakita sebesar Rp1.500 per liter, yang akan menjadikan harganya Rp15.500 per liter dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter. Meskipun ada kenaikan, Minyakita tetap menjadi minyak goreng termurah dibandingkan dengan merk premium lainnya di pasar.

Menteri Perdagangan, yang akrab disapa Zulhas, menjelaskan bahwa usulan kenaikan ini dilatarbelakangi oleh pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS, yang saat ini sudah melebihi Rp16.000 per USD. "Karena kan disesuaikan juga, dulu kan rupiah Rp14.500, sekarang sudah Rp16.000 lebih. Nanti khawatir kalau nggak disesuaikan ekspornya jauh beda harganya. Nanti kami kurang lagi," ujar Zulhas.

Selain itu, kenaikan HET Minyakita juga menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya, seperti beras. Saat ini, harga beras premium sudah naik dari Rp10.900 per kg menjadi Rp12.500 per kg. Kenaikan ini membuat penyesuaian HET Minyakita menjadi relevan untuk memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri tetap tersedia dan tidak beralih ke pasar ekspor yang lebih menguntungkan bagi produsen.

Selain penyesuaian HET, pemerintah juga mempertahankan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk memastikan pasokan minyak goreng domestik. Isy Karim, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, menyatakan bahwa meskipun ada permintaan ekspor yang menurun, pelaku usaha tetap harus memenuhi komitmen mereka terhadap DMO. "DMO tetap diberlakukan untuk memastikan pasokan dalam negeri tersedia," ujar Isy.

Untuk periode Ramadan dan Idulfitri kali ini, pemerintah menetapkan target DMO sebanyak 300.000 ton per bulan. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 450.000 ton, jumlah ini diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng domestik yang diperkirakan sekitar 239.000 ton per bulan.

Isy Karim menjelaskan bahwa penetapan kenaikan HET Minyakita didasarkan pada berbagai komponen pembentuk harga minyak, termasuk harga Crude Palm Oil (CPO), ongkos angkut pabrik, biaya pengolahan, pengemasan, serta biaya distribusi. Dengan mempertimbangkan semua komponen ini, pemerintah memastikan bahwa pelaku usaha tetap mendapatkan keuntungan yang wajar tanpa memberatkan konsumen.

Meskipun usulan kenaikan HET telah diajukan, pemerintah memutuskan untuk menahan kenaikan harga hingga setelah Hari Raya Idulfitri 2024. Isy Karim menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk memastikan tidak ada lonjakan harga yang signifikan selama periode lebaran, yang merupakan waktu dengan konsumsi minyak goreng yang tinggi.

Dengan mempertimbangkan inflasi dan faktor ekonomi lainnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa kenaikan HET Minyakita masih lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak goreng premium di pasar. "Minyak premium lebih mahal lagi, sehingga Minyakita tetap menjadi pilihan ekonomis bagi masyarakat," tegas Zulhas.

Penundaan kenaikan HET ini juga memberi waktu bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perhitungan berkala, sehingga kenaikan harga yang diterapkan nanti benar-benar berdasarkan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, memastikan pasokan minyak goreng tetap stabil dan terjangkau.

Meskipun ada usulan kenaikan harga, Minyakita tetap menjadi minyak goreng termurah dibandingkan merk premium lainnya. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memastikan pasokan minyak goreng domestik tetap tersedia bagi masyarakat. Dengan penyesuaian harga yang wajar dan kebijakan DMO yang ketat, Minyakita diharapkan terus menjadi pilihan utama konsumen dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng sehari-hari.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya