PEMERINTAH MENUNJUKKAN KOMITMEN KUATNYA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN JUDI ONLINE

JAKARTA- Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah dihadapkan pada tantangan serius yang berasal dari maraknya praktik judi online di seluruh negeri. Masalah ini bukan hanya mengancam integritas moral masyarakat, tetapi juga menyulut keprihatinan akan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang dihasilkannya. Di tengah kompleksitas persoalan ini, peran serta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani dan memerangi praktik judi online menjadi perbincangan hangat.

Secara khusus, ada pandangan yang menyoroti apakah pemerintahan Jokowi memiliki kemauan yang cukup untuk secara efektif membendung arus judi online di Indonesia. Namun, analisis mendalam terhadap tindakan dan kebijakan yang diambil menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memiliki kemauan, tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan fenomena ini.

Presiden Jokowi sendiri telah secara tegas menyuarakan penolakannya terhadap praktik judi, baik itu dalam bentuk offline maupun online. Pada berbagai kesempatan, beliau mengingatkan masyarakat akan bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi, serta mengimbau untuk menghentikan praktik ini secara menyeluruh. Pernyataan ini tidak hanya bersifat retoris, tetapi juga diikuti dengan langkah-langkah konkrit.

Pada tanggal 14 Juni 2024, Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 yang membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk menanggulangi perjudian daring di Indonesia. Satgas ini tidak hanya berperan sebagai koordinator, tetapi juga melibatkan berbagai pihak terkait seperti aparat kepolisian, instansi hukum, dan regulator untuk mengintensifkan pengawasan dan penindakan.

Dalam konteks ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga tidak tinggal diam. Beliau telah memberikan perintah keras kepada jajarannya untuk mengusut tuntas kasus-kasus judi online yang ada di berbagai wilayah. Operasi-operasi penangkapan dan penggerebekan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan bukti nyata dari implementasi perintah ini. Contohnya, pada beberapa operasi di Purwokerto dan Banyumas, kepolisian berhasil mengamankan tersangka serta sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan praktik judi online.

Pemerintah juga melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) aktif dalam memantau dan menindak situs-situs judi online yang beroperasi di Indonesia. Menkominfo Budi Arie Setiadi secara terbuka menyatakan bahwa beberapa bandar judi online sudah teridentifikasi dan langkah-langkah penindakan sedang dijalankan untuk menanggulangi hal tersebut.

Respons masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan judi online juga patut dicatat. Meskipun masih terdapat tantangan dalam mengubah perilaku dan pola pikir yang mendukung praktik ilegal ini, banyak pihak masyarakat yang menyambut baik langkah-langkah tegas yang diambil oleh pemerintah. Hal ini tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap moralitas dan hukum, tetapi juga keinginan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkungan digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak hanya memiliki kemauan kuat, tetapi juga telah menunjukkan komitmen nyata dalam upaya pemberantasan judi online di Indonesia. Langkah-langkah strategis yang diambil, baik melalui kebijakan presiden maupun aksi lapangan dari aparat kepolisian, memberikan harapan bahwa permasalahan ini dapat diatasi dengan efektif. Tantangan yang ada tidak mengurangi tekad pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman perjudian online, melainkan memperkuat landasan moral dan hukum yang mendasarinya.