PEMERINTAH RESPON HARAPAN PETANI KRATOM TERKAIT KEJELASAN REGULASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM

JAKARTA- Petani kratom di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, semakin vokal dalam menuntut kejelasan dari pemerintah terkait regulasi tata niaga dan perlindungan hukum atas budidaya tanaman kratom (Mitragyna Speciosa). Tanaman ini, yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai komoditas ekspor, juga menjadi pusat perhatian karena kontroversi seputar penggunaannya sebagai obat herbal versus potensi penyalahgunaannya sebagai zat psikoaktif.

Petani kratom menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari ketidakpastian hukum hingga fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh kebijakan ekspor yang tidak konsisten. Absennya regulasi tata niaga yang jelas membuat petani sering kali berada dalam ketidakpastian dalam menjalankan usaha mereka. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan yang mengatur secara tegas proses tata niaga kratom, mulai dari perizinan, pengawasan kualitas, hingga penentuan harga yang adil.

Kratom telah membuktikan diri sebagai salah satu komoditas ekspor yang bernilai tinggi bagi Indonesia, terutama diekspor ke Amerika Serikat dan negara-negara lain. Namun, tanpa regulasi yang jelas, potensi ekonomi ini tidak dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh petani. Selain itu, dampak sosial dari ketidakpastian hukum ini juga mempengaruhi keberlanjutan ekonomi petani serta ketahanan perekonomian lokal di daerah-daerah tempat kratom dibudidayakan.

Untuk mendukung pertumbuhan industri kratom yang berkelanjutan, pemerintah perlu konsisten dalam menyelaraskan kebijakan antarlembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kementerian Perdagangan. Hal ini penting untuk menciptakan kerangka regulasi yang jelas, yang tidak hanya melindungi kepentingan industri dan konsumen, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi petani.

Penerbitan regulasi tata niaga kratom yang jelas dan mendukung serta perlindungan hukum yang memadai sangat diharapkan oleh petani kratom di seluruh Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang tepat dan berkeadilan, industri kratom memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal dan nasional, sambil tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan masyarakat. Pemerintah perlu bertindak cepat dan tepat untuk mengakomodasi aspirasi petani serta menjaga agar pengelolaan kratom berjalan sesuai dengan standar internasional yang berlaku.