PEMERINTAH RI DAN JICA SEPAKAT UNTUK MEMULAI PROYEK INFRASTRUKTUR KRUSIAL DI IKN NUSANTARA



NUSANTARA- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengembangkan proyek-proyek infrastruktur ambisius, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satu mitra strategis yang dilibatkan dalam proyek ini adalah Japan International Cooperation Agency (JICA), lembaga kerjasama pembangunan Jepang yang telah lama terlibat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, telah secara resmi membuka peluang kerja sama dengan JICA untuk menggarap sejumlah proyek penting. Salah satu fokus utama adalah pengembangan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), sebuah jaringan jalan tol dalam kota Bandung yang direncanakan dengan skema KPBU Support-Built-Operate-Transfer (SBOT) dengan total investasi mencapai Rp12,5 triliun. Basuki menjelaskan bahwa proyek ini tidak hanya akan mempermudah mobilitas di Bandung, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan konektivitas di wilayah Jawa Barat.

Diskusi antara Basuki dan JICA juga mengarah pada potensi kerja sama dalam pengembangan IKN. Dalam pertemuan bilateral dengan Senior Deputy Director of Southeast Asia Division JICA, Hidenori Hashimoto, Basuki menyoroti pentingnya dukungan JICA dalam menghubungkan area immersed tunnel dengan IKN. Hal ini mencakup studi antisipasi banjir yang sedang disusun oleh Kementerian PUPR untuk mengamankan dan memitigasi potensi risiko banjir di wilayah IKN.

Pengembangan IKN bukan hanya sekadar proyek infrastruktur besar, tetapi juga menjadi simbol transformasi dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat lokal. Dengan dukungan JICA, Indonesia berharap untuk menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga ramah lingkungan. Pada tingkat yang lebih luas, kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial Indonesia dalam mengelola proyek-proyek infrastruktur skala besar.

Selain proyek BIUTR dan IKN, Basuki juga membahas potensi kerja sama dalam pengembangan jalan tol lainnya di Indonesia, termasuk Tol Probolinggo - Banyuwangi, jalan lintas selatan Pulau Jawa, dan jalan tol Sicincin - Bukittinggi - Payakumbuh. Ini mencakup berbagai aspek infrastruktur yang mendukung mobilitas dan konektivitas nasional, serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil dan pengembangan ekonomi regional.

Kerja sama dengan JICA tidak hanya sebatas pada pembangunan fisik saja, tetapi juga meliputi transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan praktik terbaik dalam manajemen proyek. Hal ini sejalan dengan komitmen bersama untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Diharapkan bahwa dengan sinergi antara Indonesia dan Jepang melalui JICA, proyek-proyek infrastruktur tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian dan kemajuan sosial di Indonesia. Semua ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dengan infrastruktur yang kuat dan berdaya saing global.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya