PEMKAB PPU BERENCANA MAKSIMALKAN BUDIDAYA TAMBAK IKAN-UDANG UNTUK PENUHI KEBUTUHAN IKN



NUSANTARA- Kecamatan Babulu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) siap menjadi penyuplai utama kebutuhan ikan dan udang untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemkab PPU, di bawah pimpinan Pj Bupati Makmur Marbun, telah merencanakan dan mulai mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk memaksimalkan potensi budidaya perikanan di wilayah ini.

Kabupaten PPU, dengan garis pantai yang panjang serta kehadiran pantai dan hutan bakau di semua kecamatannya, memiliki potensi besar untuk pengembangan tambak budidaya. Menyadari potensi ini, Makmur Marbun menginstruksikan Dinas terkait untuk melakukan pemetaan lahan tambak budidaya perikanan yang sudah berproduksi serta lahan potensial lainnya yang bisa dikembangkan. “Kami akan maksimalkan potensi untuk budidaya ikan, udang, dan rumput laut. Saat ini, data sementara mencatat potensi besar di Kecamatan Babulu,” jelasnya.

Di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, sekitar 2.600 hektare lahan telah dimanfaatkan untuk kolam budidaya perikanan, dan masih ada 9.000 hektare lahan yang berpotensi untuk dijadikan tambak. Upaya pemetaan ini merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan keberhasilan program budidaya perikanan.

Dalam mendukung program ini, pemerintah Kabupaten PPU juga telah mengidentifikasi berbagai kebutuhan infrastruktur yang diperlukan oleh para pembudi daya perikanan. Kebutuhan ini meliputi infrastruktur jalan, peralatan, dan fasilitas pendukung tambak lainnya. Selain itu, Pemkab PPU juga meluncurkan berbagai program peningkatan produksi, seperti pengembangan kampung budidaya, pembentukan kelompok perikanan, pemanfaatan lahan pekarangan, serta penerapan sistem budidaya dengan bioflok.

Pemerintah juga memberikan dukungan berupa pengadaan mesin pembuat pakan dan pelatihan pembuatan pakan secara mandiri untuk para pembudi daya perikanan. “Upaya peningkatan produksi, selain memaksimalkan potensi lahan, juga melalui perbaikan sistem budidaya,” tambah Makmur Marbun. Targetnya adalah meningkatkan produksi kolam budidaya perikanan hingga 20 ribu ton per tahun, dari produksi saat ini yang sekitar 8.600 ton per tahun.

Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi, turut mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi tambak yang ada di wilayah tersebut. Menurut Wakidi, ribuan hektare lahan di Kabupaten PPU, termasuk 9.000 hektare di Desa Babulu Laut, memiliki potensi besar untuk dijadikan tambak. “Potensi ini perlu dimaksimalkan untuk mendukung pemenuhan pangan di IKN,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi tambak yang telah ada namun mengalami masalah seperti pendangkalan dan kualitas air yang rendah.

Selain itu, Wakidi menekankan bahwa pembudi daya ikan dan udang di Benuo Taka perlu meningkatkan pengetahuan mereka dalam teknik budidaya untuk memenuhi permintaan pasar yang akan meningkat seiring dengan pemindahan ibu kota ke Kecamatan Sepaku. “Pembudidaya harus berinisiatif meningkatkan pengetahuan terkait dengan budidaya ikan dan udang,” pungkasnya.

Dengan berbagai langkah dan dukungan yang telah diambil, Kecamatan Babulu siap untuk menjadi penyuplai utama kebutuhan ikan dan udang bagi IKN Nusantara. Potensi besar yang dimiliki wilayah ini, ditambah dengan program-program strategis dari pemerintah daerah, diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan para pembudi daya perikanan serta memenuhi kebutuhan pangan di IKN.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya