PJ. GUBERNUR KALTIM IKUT CAWE-CAWE TAWARKAN KERJA SAMA BUMD-PRIVATE SECTOR KEPADA PENGUSAHA TIONGKOK



NUSANTARA- Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, berhasil menjalin kerja sama penting antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sektor swasta untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini diambil dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Tiongkok, tepatnya di Provinsi Anhui, di mana ia menawarkan peluang kolaborasi strategis kepada para pengusaha di sana.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Huangshan, Akmal Malik bertemu dengan Wakil Gubernur Provinsi Anhui, Sun Yong, beserta jajaran. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama Sister-Province antara Kalimantan Timur dan Anhui. Akmal menjelaskan bahwa perpindahan sekitar 26 ribu pegawai pemerintah pusat ke IKN memerlukan infrastruktur pendukung yang memadai, termasuk ketahanan pangan. Oleh karena itu, ia mengusulkan kerja sama dengan pola baru antara BUMD Kaltim dan sektor swasta di Anhui yang saling menguntungkan. "Kami berharap hubungan baik ini dapat terus terjaga dengan semangat persaudaraan antara kedua belah pihak," ujarnya dalam keterangan resmi di Samarinda.

Sun Yong, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan tentang kemajuan infrastruktur di Provinsi Anhui, termasuk kereta api cepat yang sudah digunakan di Jakarta dan Bandung. Ia juga menekankan pentingnya forum kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang sedang berlangsung, yang melibatkan negara-negara ASEAN dan mitra perdagangan lainnya seperti Australia, China, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan.

Sun Yong juga menyampaikan apresiasinya atas kehadiran delegasi Pemerintah Provinsi Kaltim dan berharap dapat menjadi partner prioritas dalam pembangunan IKN. Ia mengungkapkan keinginan para pelaku usaha Anhui untuk berpartisipasi dalam proyek besar ini dan menantikan kunjungan balasan ke Kalimantan Timur.

Salah satu hasil konkret dari kunjungan tersebut adalah kesepakatan investasi dari Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd, yang berencana menggelontorkan US$800 juta atau sekitar Rp13,1 triliun ke Kalimantan Timur. Investasi ini akan difokuskan pada sektor pertanian kimia, seperti pestisida, herbisida, dan glifosat. Akmal Malik menjelaskan bahwa Vice President Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd, Guo Xuejun, telah melakukan survei ke beberapa lokasi di Indonesia sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Kalimantan Timur.

"Adapun nilai investasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu investasi awal sebesar US$300 juta dan pengembangan selanjutnya sebesar US$500 juta, dengan total investasi senilai Rp13 triliun," kata Akmal.

Akmal Malik mengapresiasi rencana investasi ini, mengingat Kalimantan Timur adalah mitra strategis IKN yang sedang dipercepat pembangunan sektor pertaniannya. Ia optimis bahwa investasi ini akan mewujudkan ketahanan pangan di provinsi yang dikenal sebagai 'Benua Etam' tersebut serta di IKN.

Kerja sama ini menunjukkan upaya serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengawal investasi dan memastikan keberlanjutan usaha mitra-mitra bisnis di daerah, sekaligus melindungi kepentingan bersama dengan semangat persaudaraan antara Kalimantan Timur dan Anhui.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya