PRABOWO YAKIN PEMERINTAHANNYA LANJUTKAN PROYEK IKN DENGAN APBN



NUSANTARA- Dalam beberapa waktu terakhir, opini Rocky Gerung terkait proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi perbincangan publik. Pengamat politik tersebut mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto lebih memilih untuk memberikan makan siang gratis kepada rakyat daripada memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun, perlu diketahui bahwa pandangan tersebut bukanlah pernyataan resmi dari Prabowo Subianto sendiri.

Rocky Gerung mengklaim bahwa Prabowo ingin memastikan semua proyek potensial yang mangkrak di era Jokowi akan ditentukan olehnya. Gerung juga menegaskan bahwa Prabowo, melalui pernyataan yang disampaikan oleh Soedrajad Djiwandono, lebih mengutamakan program pemberian makan siang gratis bagi rakyat daripada memindahkan ibu kota dengan biaya besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Prabowo Subianto, yang terpilih sebagai Presiden, meyakini bahwa proyek IKN dapat dilanjutkan dan didanai oleh anggaran negara. Dalam dialog di Forum Ekonomi Qatar di Doha, Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan IKN memerlukan waktu sekitar 25 hingga 30 tahun dengan perkiraan anggaran sebesar 30 miliar dollar Amerika Serikat, atau sekitar 1 miliar dollar per tahun.

Prabowo menegaskan bahwa anggaran negara masih mampu menanggung biaya tersebut dan pemerintahannya akan mengutamakan penggunaan APBN untuk membiayai proyek ini. "Saya yakin ibu kota negara adalah proyek politis dan sumber anggaran utamanya harus berasal dari dalam negeri, dan kemudian modal dari luar negeri akan mengikuti kemudian," ucap Prabowo.

Gagasan memindahkan ibu kota, menurut Prabowo, sudah ada sejak era Presiden Soekarno dan didorong oleh berbagai faktor, termasuk kepadatan penduduk di Jakarta dan Pulau Jawa serta ancaman intrusi air laut akibat kenaikan permukaan laut. Dengan latar belakang ini, Prabowo berkeyakinan bahwa proyek IKN adalah langkah strategis untuk masa depan negara.

Opini Rocky Gerung tidak mencerminkan sikap resmi Prabowo Subianto mengenai proyek IKN. Prabowo justru memiliki keyakinan kuat bahwa pemerintahannya mampu melanjutkan dan menyelesaikan proyek IKN dengan mengandalkan anggaran negara, demi mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh ibu kota saat ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya