SATGAS PEMBERANTASAN JUDI ONLINE SIAP MEMBURU BANDAR MESKIPUN BEROPERASI DARI LUAR NEGERI



JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa Satgas Pemberantasan Judi Online telah membidik target meskipun belum resmi beroperasi. Satgas ini fokus mengincar bandar judi online dan jaringannya, meskipun mereka beroperasi dari luar negeri. Target ini dinilai realistis karena satgas melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L) lainnya, termasuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang memanfaatkan jaringan kerja sama internasional untuk mengetahui dan menindak bandar judi tersebut.

Dalam rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (23/4/2024), Hadi mengungkapkan bahwa polisi sedang berupaya untuk bekerja sama dengan pihak luar negeri untuk menindaklanjuti pemilik situs-situs judi online, yang sebagian besar beroperasi dari luar negeri, terutama di negara-negara yang melegalkan judi seperti Kamboja. Hadi menyebutkan bahwa mereka akan memperluas perjanjian kerja sama internasional untuk mencakup kejahatan teknologi informasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang melibatkan lintas kementerian/lembaga untuk menangani permasalahan judi daring yang semakin marak di masyarakat. Satgas ini dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, dengan Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan dan Penegakan Hukum.

Tantangan utama yang dihadapi Satgas adalah perbedaan hukum antara Indonesia dengan negara tempat bandar judi beroperasi. Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menjelaskan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembentukan satgas. Penegakan hukum terhadap bandar judi online di luar negeri membutuhkan adanya perjanjian ekstradisi atau kerja sama bilateral yang efektif.

Selain itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menekankan pentingnya perjanjian bilateral atau multilateral untuk menjangkau para bandar di luar negeri. Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menyarankan pemerintah untuk fokus pada penegakan hukum terhadap operator yang berada di Indonesia, termasuk penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memiskinkan para operator judi online di dalam negeri.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Satgas Pemberantasan Judi Online dapat menindak tegas para bandar judi online baik di dalam maupun di luar negeri, serta memutus rantai operasi judi online yang merugikan masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya