TUDUHAN BANSOS JUDI ONLINE DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT POLITIK OLEH JOKOWI DALAM PILKADA TIDAK BERDASAR



JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons dorongan sejumlah pihak untuk membuat aturan mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada 2024. Komisioner KPU, August Mellaz, menyatakan bahwa KPU memiliki batasan dalam mengatur teknis penyelenggaraan pemilihan. Hal ini disampaikan dalam diskusi Pilkada Damai 2024 oleh PWI Pusat di Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, mendorong KPU untuk membuat regulasi agar penyaluran bansos tidak mempengaruhi Pilkada. Menurut Titi, aturan tersebut dibutuhkan untuk mencegah efek domino dari Pilpres ke Pilkada. Titi menekankan bahwa penyaluran bansos oleh pejabat publik dengan latar belakang politik harus dihindari. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, juga menyatakan bahwa KPU memiliki kapasitas legal untuk mengantisipasi gratifikasi dan korupsi terkait penyaluran bansos jelang Pilkada.

Suhajar Diantoro, Wakil Rektor IPDN sekaligus mantan Sekjen Kemendagri, menegaskan bahwa UU Pilkada sudah mengatur larangan bagi pejabat, TNI-Polri, serta ASN dan pegawai BUMN untuk mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon tertentu. Hal ini menegaskan bahwa distribusi bansos tidak boleh digunakan sebagai alat politik dalam Pilkada.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menanggapi heboh rencana pemberian bansos bagi pelaku judi online dengan mengikuti pendapat publik. Ia menyatakan bahwa masyarakat bisa menilai siapa saja yang membutuhkan bantuan, termasuk korban judi online yang jatuh miskin.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa tidak ada anggaran atau rencana anggaran untuk pemberian bansos kepada pelaku judi online. Ia menyarankan agar usulan program dibahas dengan kementerian teknis terkait.

Menko PMK, Muhadjir Effendy, menjelaskan bahwa bansos yang diusulkan bukan untuk pelaku judi online, melainkan untuk keluarga korban. Ia menegaskan bahwa pelaku judi harus ditindak secara hukum, sementara bantuan sosial ditujukan untuk anak istri/suami yang terdampak.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya