UTANG PEMERINTAH INDONESIA TEMBUS RP 8.338 TRILIUN, BEGINI PENJELASAN SRI MULYANI



NUSANTARA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai kondisi utang pemerintah Indonesia yang kini mencapai Rp 8.338,43 triliun. Penjelasan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada 6 Juni 2024, merespons kekhawatiran masyarakat terkait besarnya angka utang tersebut.

Sri Mulyani menegaskan bahwa kondisi utang pemerintah masih dalam batas aman, terutama jika dilihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2022, rasio utang Indonesia terhadap PDB berada pada angka 39,7%, yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain seperti Malaysia (60,4%), Thailand (61%), India (88,5%), dan Argentina (85%).

“Walau sering disampaikan, masih banyak orang yang khawatir terhadap utang Indonesia karena melihat besarnya. Namun, jika dibandingkan dengan negara lain, rasio utang kita masih dalam batas aman,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan rasio utang terhadap PDB bukan hanya dialami oleh Indonesia, melainkan hampir semua negara G20 dalam dekade terakhir, termasuk Rusia dan Saudi Arabia yang juga menaikkan utangnya untuk pembangunan.

Meskipun pada tahun 2020 defisit anggaran melonjak akibat pandemi COVID-19, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah telah berhasil melakukan konsolidasi fiskal dengan cepat. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan baik sebagai bagian dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa posisi utang pemerintah hingga April 2024 bertambah Rp 76,33 triliun dari bulan sebelumnya, mencapai Rp 8.338,43 triliun. Rasio utang terhadap PDB tercatat sebesar 38,64%, menurun dari bulan sebelumnya yang sebesar 38,79%.

Sri Mulyani menekankan bahwa pengelolaan utang yang baik adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi. Dengan rasio utang yang tetap terjaga d

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya