BAHLIL SEBUT INVESTOR ASING MULAI EKSEKUSI IKN SETELAH TRANSISI PEMERINTAHAN



NUSANTARA- Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa eksekusi investasi asing di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser. Proyek-proyek asing ini termasuk dalam klaster kedua yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru. Saat ini, pembangunan yang sedang berlangsung untuk klaster pertama masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Bahlil menjelaskan bahwa klaster pertama memang difokuskan pada investasi dalam negeri. "Untuk klaster pertama kita fokuskan ke PMDN. Klaster kedua baru masuk asing. Nah, asing itu sudah ada yang mendaftar, tapi belum kita eksekusi. Artinya, belum ada konstruksi yang dibangun di sana. Konstruksi saya pikir di atas Oktober," ujarnya dalam Konferensi Pers di kantornya pada Senin (29/7).

Menurut Bahlil, banyak investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di IKN. Namun, pemerintah masih menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar terlebih dahulu yang dananya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta investasi dalam negeri. Infrastruktur dasar ini menjadi prioritas utama sebelum eksekusi investasi asing dapat dimulai.

"Dengan demikian, investasi asing yang masuk klaster kedua baru bisa dilaksanakan pada pemerintahan mendatang. Karena kan sekarang infrastruktur dasarnya yang kita bangun dulu kan. Kemarin Pak Basuki menyampaikan bahwa infrastruktur dasarnya ini rata-rata akan selesai di September-Oktober-November," jelas Bahlil.

Bahlil menambahkan bahwa jika infrastruktur dasar selesai pada periode September hingga November, maka eksekusi investasi asing diperkirakan akan dimulai pada November atau Desember. "Kalau September-Oktober-November (penyelesaian infrastruktur dasar), berarti start mereka (investor asing) mungkin November-December gitu loh," imbuhnya.

Eksekusi investasi asing di IKN akan ditandai dengan peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya konstruksi. "Ya groundbreaking, kemudian konstruksi sudah bisa jalan," pungkas Bahlil.

Pemerintah berharap dengan masuknya investasi asing pada klaster kedua ini, pembangunan IKN dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Infrastruktur yang telah dibangun dengan dana APBN dan investasi dalam negeri diharapkan dapat menarik lebih banyak investor asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Selain itu, dengan adanya transisi kepemimpinan, diharapkan pemerintahan baru dapat melanjutkan dan mempercepat proyek-proyek yang telah direncanakan. Investasi asing ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan IKN, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di ibu kota baru Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan IKN Nusantara akan menjadi proyek besar yang melibatkan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah optimis bahwa dengan dukungan semua pihak, IKN Nusantara dapat menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian yang modern dan berkelanjutan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya