BMKG GANDENG TNI JALANKAN OPERASI MODIFIKASI CUACA GUNA MENGURANGI TINGGINYA CURAH HUJAN DI IKN



NUSANTARA- Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru direncanakan berada di kawasan ekuator, sehingga memiliki karakteristik cuaca yang unik dan menantang. Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya curah hujan yang sering terjadi di wilayah ini. Meskipun Indonesia sedang memasuki musim kemarau, fenomena La Niña yang terjadi saat ini menyebabkan curah hujan tetap tinggi, bahkan melebihi normal. Hujan yang terus menerus ini menghambat berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur di IKN.

Dalam 30 hari terakhir, hanya ada 8 hari cerah sementara sisanya diwarnai oleh hujan. Hal ini tentunya menjadi hambatan besar bagi pembangunan, karena proses konstruksi sangat tergantung pada kondisi cuaca. Menyadari tantangan ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memutuskan untuk mengambil langkah proaktif. BMKG bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalankan operasi rekayasa cuaca untuk mengurangi intensitas hujan di kawasan ini.

Operasi rekayasa cuaca atau yang dikenal sebagai modifikasi cuaca bertujuan untuk mengurangi curah hujan sehingga pembangunan infrastruktur tidak terganggu. Tri Koseto, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memastikan operasi ini berjalan lancar. "BMKG bekerja sama dengan TNI melaksanakan rekayasa cuaca yang kita kenal dengan operasi modifikasi cuaca di sana. Tujuannya untuk mengurangi curah hujan supaya tidak mengganggu pembangunan infrastruktur, agar targetnya segera selesai," ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan IKN. Salah satu fokus utama dalam operasi ini adalah menjaga agar kondisi cuaca tidak mengganggu proses pengaspalan jalan dan pembangunan gedung-gedung penting. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, juga menegaskan bahwa curah hujan yang tinggi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan lambatnya pembangunan infrastruktur di IKN. Untuk menyiasati hal ini, beberapa konstruksi, seperti pengaspalan jalan, bahkan dilakukan di bawah tenda untuk menghindari hujan.

Selain itu, operasi rekayasa cuaca juga direncanakan untuk dilaksanakan pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Indonesia. Upacara ini memiliki makna penting karena akan diadakan di ibu kota yang baru, menggantikan Jakarta. Basuki Hadimuljono mengklaim bahwa kesiapan sarana dan prasarana, termasuk air dan listrik, sudah berada pada tahap yang bagus. Rumah dinas untuk keempat menteri koordinator (Menko) juga telah disiapkan.

Upaya rekayasa cuaca ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Dengan adanya dukungan dari BMKG dan TNI, diharapkan kondisi cuaca yang sering menjadi kendala dapat diatasi, sehingga IKN bisa segera terwujud sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya