BUKU 'IKN NUSANTARA DARI PAKUNEGARA UNTUK INDONESIA DAN DUNIA' MENJAWAB PERTANYAAN KRITIS SEPUTAR PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA



NUSANTARA- Keresahan masyarakat atas kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur coba dijawab oleh Rektor Universitas Balikpapan, Isradi Zainal, melalui buku "IKN Nusantara dari Pakunegara untuk Indonesia dan Dunia."

Dalam buku ini, Isradi memberikan pencerahan kepada masyarakat yang meragukan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk masalah listrik dan air di IKN yang sempat diungkap Presiden Joko Widodo pada awal pekan ini.

Pada kegiatan Bincang-Bincang IKN & Bedah Buku "IKN Nusantara dari Pakunegara untuk Indonesia dan Dunia" yang digelar di Ballroom Aji Putri Karangmelenu Universitas Balikpapan, Jumat (12/7) sore, Isradi Zainal menyampaikan bahwa buku tersebut memuat keresahan dan pertanyaan masyarakat mengenai pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian ia tanyakan kepada pihak terkait dan dijadikan kesimpulan oleh Isradi sebagai akademisi dan praktisi yang mengawal rencana pemindahan IKN sejak tahun 2019. “Pada kesempatan ini, saya setiap saat berkomunikasi dengan Pak Deputi Alimuddin (Deputi Sosbudpemas Otorita IKN), mungkin Pak Nyoman (I Nyoman Nuarta, Desainer Istana Negara di IKN), serta Pak Danis Hidayat Sumadilaga (Ketua Satgas Pelaksanaan Infrastruktur IKN),” ujarnya.

Isradi Zainal mencontohkan saat Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa masih ada persoalan mengenai ketersediaan listrik dan air, yang menjadi penghambat kepindahannya untuk berkantor di IKN pada bulan ini.

Hal ini sempat membuat heboh secara nasional, mengingat bulan lalu Presiden Joko Widodo sempat menjanjikan akan pindah dan berkantor di IKN pada Juli 2024, dengan catatan air sudah mengalir. “Saya mencoba menghubungi pihak Otorita, Kementerian PUPR, dan GM PLN. Ternyata, untuk pertama kalinya di tengah keraguan masyarakat mengenai listrik di IKN, faktanya sejak Februari 2024, listrik berbasis tenaga surya sudah ada di IKN dengan kapasitas 10 MW. Kami juga menunggu tambahan 50 MW,” ujarnya.

Mengenai persoalan air, Isradi Zainal juga mendapat jawaban yang cukup memuaskan. “Di tengah cacian bahwa air tidak ada di IKN, sebenarnya hanya persoalan waktu. Minggu ketiga bulan ini, air sudah akan mengalir. Air yang digunakan di IKN bukan air biasa, tetapi diupayakan bisa langsung diminum, airnya jernih tidak seperti air biasa yang kita dapatkan,” lanjutnya.

Selain itu, kritik masyarakat yang menyebut pembangunan IKN di Kalimantan Timur merusak lingkungan juga dijawab dalam buku "IKN Nusantara dari Pakunegara untuk Indonesia dan Dunia". “Kami meyakini IKN Nusantara ini tidak merusak lingkungan. Rocky Gerung, yang kami undang karena dia salah satu yang getol menyamakan IKN dengan Hutan Amazon, pernah mengatakan bahwa pembangunan IKN merusak hutan. Namun, pertanyaan sederhana saya membuat Rocky Gerung tidak bisa menjawab,” ungkapnya.

Saat itu, Isradi Zainal menanyakan kepada Rocky Gerung tentang kondisi hutan di Kalimantan, khususnya di IKN. “Pak Rocky tahu enggak bahwa hutan yang ada di Kalimantan, khususnya di IKN, bukanlah hutan primer? Ternyata itu adalah Hutan Tanaman Industri (HTI) dan hutan primer di Kalimantan sudah lama hilang. Sehingga, IKN ada untuk memperbaiki lingkungan dan memperbaiki hutan,” jawabnya.

Isradi Zainal juga menegaskan bahwa meskipun ada yang mengatakan IKN tidak ada manfaatnya, dalam bukunya ia menjelaskan bahwa IKN pertama-tama akan menguntungkan Sulawesi, termasuk Sulawesi Selatan yang menjadi suplai pangan untuk Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah yang memasok material pembangunan IKN, dan Bitung yang pasirnya digunakan untuk pembangunan Bandara VVIP IKN. “Pekerjanya yang puluhan ribu orang, banyak berasal dari Jawa dan Sumatera. Baja dan material lainnya juga dari Jawa. Jadi ini untuk Indonesia. IKN dinyatakan akan membangkitkan ekonomi nasional di masa depan, dan hal itu sudah mulai kita rasakan hari ini,” katanya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK