DARI TOTAL RP3.748 TRILIUN, RP3.245 TRILIUN UTANG NEGARA BERASAL DARI SBN YANG DIPEGANG MASYARAKAT SENDIRI

JAKARTA- Hutang pemerintah Indonesia saat ini mencapai angka yang signifikan, yaitu Rp3.748,2 triliun. Namun, di balik angka besar ini, ada kabar baik yang patut dicermati. Sebagian besar dari utang tersebut, yakni sekitar Rp3.245,3 triliun, berasal dari Surat Berharga Negara (SBN), yang sebagian besar dipegang oleh masyarakat sendiri.

Surat Berharga Negara (SBN) merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah dan dijamin 100% oleh negara. Ini menjadikannya pilihan investasi yang aman dan menguntungkan, terutama bagi investor pemula. Menurut Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kemenkeu, Deni Ridwan, mayoritas investor SBN saat ini adalah generasi milenial. Hingga Mei 2024, jumlah investor SBN telah mencapai 1,09 juta, meningkat sekitar 8,48% dibandingkan tahun lalu. Peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat, khususnya kalangan muda, terhadap investasi di instrumen ini.

Pemerintah terus berupaya menarik minat lebih banyak investor, terutama dari kalangan milenial dan Gen Z. Upaya ini termasuk melalui konten yang relevan dan terkini dari DJPPR, yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai keuntungan berinvestasi di SBN. "Generasi muda yang saat ini menjadi penopang pasar di masa depan sangat penting. Dengan mereka berinvestasi di SBN, kita berharap mereka akan terus berpartisipasi seiring dengan peningkatan pendapatan mereka," kata Deni Ridwan dalam podcast Bareksa Insight.

SBN, khususnya Savings Bond Ritel seri SBR013, merupakan salah satu pilihan investasi menarik saat ini. SBR013 menawarkan imbal hasil (kupon) yang menarik, dengan minimal 6,45% untuk tenor 2 tahun dan 6,6% untuk tenor 4 tahun. Kupon ini bersifat floating with floor, yang berarti dapat meningkat seiring dengan naiknya suku bunga acuan namun tidak akan turun di bawah batas minimal. Ini memberikan keamanan tambahan bagi para investor.

Namun, di tengah kabar baik ini, terdapat tantangan besar bagi pemerintah mendatang. Pemerintahan yang baru akan mewarisi utang jatuh tempo yang signifikan dari pemerintahan sebelumnya. Total utang jatuh tempo yang harus dihadapi dalam periode 2025-2029 mencapai Rp3.748,2 triliun, dengan Rp502,9 triliun berasal dari pinjaman dan Rp3.245,3 triliun dari SBN. Meski sebagian besar utang ini berasal dari SBN yang dipegang oleh masyarakat, beban bunga dan pembayaran utang tetap menjadi perhatian utama.

Pemerintah yang baru, di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, perlu hati-hati dalam mengelola utang dan memastikan defisit tidak meluas. Meskipun rasio utang terhadap PDB saat ini berada dalam batas aman menurut UU No. 17/2023 tentang Keuangan Negara, terdapat tantangan besar untuk mempertahankan stabilitas fiskal.

Dengan adanya kontribusi masyarakat sebagai investor SBN, diharapkan beban utang negara dapat dikelola dengan lebih baik dan membawa manfaat bagi semua pihak.