HUT KE-14 GERDAYAK INDONESIA GELORAKAN SEMANGAT DUKUNG IKN NUSANTARA



NUSANTARA- Pada peringatan HUT ke-14 Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Indonesia, semangat untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur semakin bergelora. Acara yang diselenggarakan pada Sabtu, 6 Juli 2024, ini menjadi momen penting bagi Gerdayak untuk menegaskan komitmennya dalam menyukseskan IKN. Ketua Umum Gerdayak Indonesia, Yansen Binti, menegaskan bahwa keputusan Pemerintah Pusat dan DPR RI menetapkan ibu kota negara di Kalimantan Timur harus diterima dan didukung oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan.

Perayaan HUT ke-14 Gerdayak Indonesia dilangsungkan di aula Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Wisma Kahayan. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalteng Katma F. Dirun yang mewakili Gubernur Sugianto Sabran, serta Bupati Kotim Halikinnor.

Yansen menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Kotim yang telah memfasilitasi acara ini. Sampit, sebagai lokasi perayaan, dipilih karena memiliki nilai sejarah bagi kebangkitan masyarakat Dayak setelah peristiwa tumbang anoi. Menurut Yansen, Sampit memberikan nuansa khusus bagi masyarakat Dayak dan oleh karena itu dipilih sebagai tempat perayaan HUT dan Rapimnas.

Selain memperingati hari jadi, acara ini juga menjadi forum untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang mendorong semangat Humabetang, yang berarti saling menghormati, menghargai, dan mengasihi. Yansen berharap semangat ini terus menyala di kalangan masyarakat Dayak.

Dukungan terhadap pembangunan IKN juga ditegaskan oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional Gerdayak, Jansen A. Binti, dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Gerdayak se Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Jansen menyatakan bahwa pembangunan IKN sejalan dengan cita-cita Gerdayak yang dideklarasikan pada tahun 2010, yakni agar masyarakat Dayak dapat berperan serta dalam pembangunan Indonesia. Ia menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda Dayak dalam proyek IKN untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Selatan, Abdul Qodir, juga menyatakan dukungan serupa. Ia mengapresiasi komitmen pemerintah yang melibatkan masyarakat Dayak dalam badan otorita IKN, meskipun sempat ada polemik terkait proyek tersebut. Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dalam sambutannya menekankan bahwa kehadiran Gerdayak di Kalsel bertujuan mempererat persatuan dan persaudaraan suku-suku di wilayah tersebut, seperti Banjar dan Dayak yang telah lama bersatu dalam sejarah perjuangan Indonesia.

Acara pelantikan ini juga diwarnai dengan penyerahan medali kehormatan Gerdayak Indonesia kepada Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, sebagai bentuk penghargaan atas dukungannya. Tercatat ada delapan kepengurusan organisasi Gerdayak kabupaten/kota yang dilantik dalam acara ini, menunjukkan komitmen kuat Gerdayak dalam mendukung pembangunan IKN dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dayak.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya