JOKOWI APRESIASI PENGGUNAAN DRONE UNTUK PEMUPUKAN LUMBUNG PANGAN DI PAPUA SELATAN



MERAUKE, PAPUA SELATAN- Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi Ibu Negara Iriana, baru-baru ini melakukan kunjungan ke Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau simulasi penggunaan teknologi pesawat nirawak atau drone dalam penyebaran pupuk di area pertanian seluas 40.000 hektare. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi konsep pertanian pintar atau smart farming, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di daerah tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi mengapresiasi inovasi teknologi yang diterapkan dalam pertanian, khususnya penggunaan drone untuk pemupukan. Teknologi ini, menurut Presiden, merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan krisis pangan global yang disebabkan oleh perubahan iklim. "Krisis pangan yang kita hadapi saat ini membutuhkan solusi yang efisien dan berkelanjutan. Penggunaan drone dalam pemupukan adalah salah satu inovasi yang mendukung kemandirian pangan kita," ujar Jokowi dalam konferensi pers yang diadakan di lokasi.

Drone yang digunakan dalam simulasi ini memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai perintah melalui jaringan internet. Kepala Balai Pelatihan Pertanian, Roni, menjelaskan bahwa drone ini dapat dikendalikan menggunakan aplikasi berbasis Android pada ponsel pintar. Teknologi ini memungkinkan pemantauan dan pengendalian jarak jauh, serta pengaturan berbagai parameter penting seperti suhu udara, curah hujan, kelembapan tanah, dan kecepatan angin. "Dengan sistem ini, kita bisa mengontrol kegiatan penyiraman dan pemupukan dengan lebih presisi, sehingga hasil pertanian bisa lebih optimal," kata Roni.

Selain memantau simulasi, Jokowi juga berinteraksi langsung dengan para petani setempat mengenai manfaat dan tantangan dalam penerapan teknologi ini. Para petani melaporkan bahwa teknologi smart farming telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap hasil pertanian mereka. Tenang Wibowo, salah satu petani yang terlibat, mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi ini telah meningkatkan produksi hasil pertanian mereka. "Sebelumnya, hasil pertanian kami hanya sekitar 80-90 ikat karung per hektar. Dengan smart farming, hasilnya meningkat menjadi 120-130 ikat karung per hektar," ujar Tenang.

Jokowi juga menyoroti pentingnya integrasi teknologi dalam pertanian untuk mencapai kemandirian pangan. Ia mengapresiasi upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani dalam menerapkan teknologi ini. Selain itu, Presiden Jokowi juga mendukung upaya perusahaan dalam membuat persemaian bibit tanaman endemik Papua untuk rehabilitasi hutan. "Ini adalah contoh bagaimana teknologi dan praktek berkelanjutan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pertanian yang lebih baik sambil menjaga lingkungan kita," tambah Jokowi.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua Selatan ini merupakan salah satu langkah konkret untuk mendukung dan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui inovasi teknologi. Dengan terus mendorong penerapan teknologi canggih dalam pertanian, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya dan menjadikannya sebagai lumbung pangan yang handal di kawasan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya