KEBIJAKAN BMAD DIYAKINI DORONG KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUKSI INDUSTRI KERAMIK NASIONAL

JAKARTA- Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap impor produk ubin keramik dari Tiongkok menjadi langkah strategis pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memajukan industri keramik dalam negeri. Kebijakan ini diyakini tidak hanya mampu mengatasi dampak dari praktik perdagangan yang tidak adil tetapi juga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi industri keramik nasional.

Ketua Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, menyambut baik pengenaan BMAD ini sebagai upaya konkret untuk menanggulangi praktik dumping yang merugikan industri keramik domestik. Dumping, yaitu praktik menjual barang di pasar internasional dengan harga lebih rendah dari harga normalnya, telah mengancam kelangsungan industri keramik nasional dengan menekan harga pasar dan mengurangi daya saing produk lokal.

Dalam laporan akhir penyelidikan antidumping, Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) mengungkapkan bahwa BMAD yang diterapkan berkisar antara 100,12% hingga 155% untuk perusahaan yang kooperatif, dan bahkan mencapai 199% untuk perusahaan yang tidak kooperatif. Angka-angka ini menggambarkan besaran tarif bea masuk yang harus dibayar oleh importir produk keramik dari Tiongkok, yang diharapkan dapat mengimbangi ketidakadilan harga dan mengurangi volume impor yang merugikan.

Pengenaan BMAD ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap industri keramik nasional yang telah lama mengalami kesulitan akibat persaingan yang tidak seimbang dengan produk impor. Edy Suyanto menjelaskan, “Kami tidak menentang impor keramik dari Tiongkok, tetapi kami melawan praktik unfair trade seperti dumping yang merugikan industri keramik dalam negeri.” Dengan BMAD, diharapkan industri keramik lokal dapat bersaing di pasar yang lebih adil dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi mereka.

Salah satu dampak positif dari kebijakan BMAD adalah meningkatnya tingkat utilisasi produksi industri keramik dalam negeri. Sebelumnya, tingkat utilisasi produksi keramik nasional mengalami penurunan signifikan, dari 75% pada tahun 2022 menjadi hanya 63% di semester pertama tahun ini. Pengenaan BMAD diharapkan dapat memperbaiki angka ini, dengan tujuan mengembalikan industri keramik ke tingkat kejayaannya seperti pada periode 2012-2014, di mana tingkat utilisasi produksi berada di atas 90%.

Lebih jauh lagi, BMAD diharapkan dapat mendorong investasi baru di sektor industri keramik nasional. Beberapa pelaku utama importir telah menyatakan minat mereka untuk membangun pabrik keramik di Indonesia, di lokasi-lokasi strategis seperti Subang, Batang, dan Kendal. Hal ini menunjukkan adanya keyakinan bahwa kebijakan BMAD akan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan kondusif bagi pengembangan industri keramik dalam negeri.

Penting untuk dicatat bahwa industri keramik nasional tidak hanya berperan sebagai sektor ekonomi penting, tetapi juga sebagai industri strategis yang menyerap lebih dari 150.000 pekerja. Dengan kapasitas produksi terpasang sekitar 625 juta m² per tahun, industri ini termasuk dalam lima besar pemain keramik dunia. Industri ini juga mendukung keberlangsungan hidup dari ribuan perusahaan kecil dan menengah dalam rantai pasokannya, dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) rata-rata di atas 80%.

Secara keseluruhan, kebijakan BMAD merupakan langkah signifikan yang diambil pemerintah untuk memastikan bahwa industri keramik nasional dapat bersaing secara adil dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya daya saing dan kualitas produk keramik lokal, diharapkan industri ini akan kembali mengalami pertumbuhan dan kejayaan, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.