KLAIM JOKOWI SALAH GUNAKAN DANA HAJI RP38,5 TRILIUN, TERKONFIRMASI HOAKS!



JAKARTA- Belakangan ini, berita hoaks mengenai penggunaan dana haji oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi viral di media sosial. Klaim ini menyebutkan bahwa Jokowi telah menggunakan dana haji sebesar Rp38,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur, dan informasi tersebut dibagikan melalui sebuah unggahan di Facebook. Judul berita yang tersebar adalah "Jokowi Ternyata Sudah Pakai Rp38,5 Triliun Dana Haji, Jamaah Tak Diberitahu." Namun, setelah dilakukan penelusuran, klaim ini terbukti tidak benar.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, tidak ada dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dana haji saat ini masih disimpan dengan aman dalam bentuk valuta asing dan rupiah di rekening BPKH. Anggito menambahkan bahwa sejak 2019, pengelolaan dana haji telah mengalami perubahan signifikan. Sekitar 50 persen dari dana haji kini ditempatkan di bank syariah, 30 persen di surat berharga, dan sisanya diinvestasikan dalam bentuk investasi langsung serta instrumen lainnya. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana haji dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pengelolaan dana haji harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pernyataannya, Jokowi menyatakan bahwa dana haji tidak boleh digunakan sembarangan dan harus dikelola dengan transparansi serta tanggung jawab. Beliau menambahkan bahwa dana tersebut bisa digunakan untuk berbagai instrumen investasi yang aman, termasuk sukuk dan bank syariah, namun tidak untuk proyek infrastruktur sebagaimana klaim yang beredar.

Informasi terbaru menunjukkan bahwa total dana haji yang terkumpul mencapai Rp135 triliun per Mei 2020. Dana ini dikelola secara profesional dalam bentuk valuta asing dan rupiah, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa dana tersebut tetap aman dan likuid.

Berita hoaks ini termasuk dalam kategori misleading content, yaitu konten yang disusun untuk menyesatkan masyarakat dengan memanipulasi fakta yang ada. Menyebarluaskan informasi yang salah dapat menyebabkan kebingungan dan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Dengan cara ini, kita bisa mencegah penyebaran berita palsu dan memastikan bahwa informasi yang beredar akurat dan terpercaya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya