KOMISI VI DPR RI MENDUKUNG PENGEMBANGAN LISTRIK RAMAH LINGKUNGAN DI IKN



NUSANTARA- Dalam rangka mendukung program elektrifikasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada 4-6 Juli 2024. Kunjungan ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPR RI, termasuk Hj. Nevi Zuairina dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), yang memberikan catatan penting terkait percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang ramah lingkungan di IKN.

Hj. Nevi Zuairina menekankan pentingnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara yang dirancang ramah lingkungan. “Kami sangat mendukung penggunaan energi terbarukan untuk melistriki IKN. Proyek PLTS yang ditargetkan rampung pada Mei 2024 menunjukkan komitmen nyata dalam mengurangi emisi karbon dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih,” ujar politisi PKS ini.

PLTS yang direncanakan memiliki kapasitas 50 MW diharapkan dapat melistriki IKN pada saat upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024. Proses sinkronisasi tahap pertama dengan kapasitas 10 MW telah berhasil dilakukan. Nevi berharap sinkronisasi untuk 40 MW sisanya bisa segera rampung dan beroperasi secara komersial.

Dalam kunjungan ini, Hj. Nevi Zuairina yang juga anggota Badan Anggaran ini, menyoroti tantangan komersialisasi pembangkit listrik tenaga surya. “Investasi pada PLTS memang besar, namun prospek pelanggan dan pertumbuhan penduduk di IKN perlu dioptimalkan untuk mencapai titik ekonomi yang sehat. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi ini menguntungkan dan menarik bagi investor,” tambahnya.

Komisi VI DPR RI juga membahas kesiapan PLN Icon Plus dalam menyiapkan jaringan telekomunikasi dan pusat data di IKN. Hj. Nevi Zuairina menegaskan pentingnya keamanan pusat data dari serangan hacker. “Keamanan data sangat krusial. Icon Plus harus memastikan pusat data yang dibangun di IKN aman dari ancaman siber yang bisa merugikan negara dan masyarakat,” tegas Nevi.

Selain itu, penggunaan produk lokal dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan juga menjadi perhatian. “Kami ingin memastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat maksimal bagi industri dalam negeri. Penggunaan produk lokal dalam pembangunan smart transmission, smart distribution, dan smart meter harus ditingkatkan,” kata Nevi Zuairina.

Penggunaan produk lokal tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk berpartisipasi dalam proyek besar ini. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa dalam bidang teknologi dan industri.

Kunjungan spesifik ini menunjukkan komitmen Komisi VI DPR RI dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang ramah lingkungan di IKN Nusantara. “Saya berharap, proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan lingkungan,” tutup Nevi Zuairina.

Dengan dukungan dari Fraksi PKS, diharapkan pembangunan PLTS dan infrastruktur kelistrikan lainnya di IKN dapat terlaksana dengan baik dan menjadi model bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Upaya ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan energi IKN tetapi juga mengurangi emisi karbon dan mendorong keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya