KPPU BERSAMA BEA CUKAI TINGKATKAN KOLABORASI CEGAH PERSAINGAN USAHA DARI IMPOR ILEGAL




JAKARTA- Dalam upaya mencegah persaingan usaha tidak sehat akibat impor ilegal, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) meningkatkan kolaborasi melalui kerja sama yang lebih erat. Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, dan Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani, melakukan pertemuan pada Selasa, 7 Mei 2024, di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, dengan tujuan mensinergikan tugas kedua lembaga demi efisiensi dan kemajuan perekonomian nasional.

Kerja sama formal antara KPPU dan DJBC telah terjalin sejak 2017 melalui nota kesepahaman dengan Kementerian Keuangan RI. "Kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha melalui pertukaran data dan informasi," ujar Fanshurullah. Melalui kolaborasi ini, kedua lembaga berkomitmen untuk mencegah praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti predatory pricing akibat impor produk ilegal.

Dalam pertemuan tersebut, Fanshurullah menjelaskan bahwa berbagai kegiatan pertukaran data telah dilaksanakan dalam berbagai kasus yang ditangani KPPU, khususnya di sektor pangan dan perikanan. Pertukaran informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa persaingan usaha di Indonesia tetap sehat dan adil.

Selain itu, KPPU juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan eksportir dalam memasuki pasar global. Kedua lembaga menekankan perlunya sinergi dalam menjaga pelaku UMKM dari ancaman masuknya barang murah melalui impor, khususnya melalui transaksi elektronik di lokapasar (marketplace). Keberadaan lokapasar, menurut Fanshurullah, mempercepat proses masuknya barang ke Indonesia dan memperumit pengawasan.

Askolani menambahkan bahwa jumlah dokumen impor yang diajukan selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. "Ironisnya, sebagian besar harga barang per unit yang diimpor sangat rendah, sehingga berpotensi mengganggu UMKM nasional," kata Askolani. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi Bea Cukai dalam mengawasi dan mencegah masuknya barang-barang ilegal yang bisa merusak persaingan usaha di pasar domestik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, KPPU dan DJBC sepakat untuk terus saling bertukar informasi dan aktif berdiskusi terkait berbagai temuan di lapangan. Kolaborasi yang lebih erat ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan terhadap masuknya barang-barang ilegal dan memastikan bahwa persaingan usaha di Indonesia tetap adil dan kondusif bagi semua pelaku usaha, terutama UMKM.

Dengan adanya kerja sama yang solid antara KPPU dan DJBC, diharapkan dapat tercipta lingkungan usaha yang sehat dan berkeadilan, sehingga perekonomian nasional dapat berkembang dengan lebih baik. Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum persaingan usaha, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi UMKM dari ancaman impor barang murah yang merugikan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya