OJK NAIKKAN BATAS MAKSIMAL PINJAMAN ONLINE HINGGA RP10 MILIAR UNTUK PERTUMBUHAN PRODUKTIF



JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merumuskan aturan baru terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pinjaman melalui fintech P2P lending hingga Rp10 miliar. Rencana ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan OJK tentang LPBBTI sedang dalam proses penyelarasan. Dalam aturan tersebut, batas maksimum pendanaan produktif akan dinaikkan dari Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar.

Namun, tidak semua penyelenggara pinjaman online (pinjol) akan mendapatkan izin untuk memberikan pinjaman hingga Rp10 miliar. Hanya penyelenggara yang memenuhi kriteria tertentu yang akan diizinkan. Salah satu kriteria penting adalah memiliki rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) maksimum sebesar 5 persen. Selain itu, penyelenggara tidak boleh sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya oleh OJK.

Agusman berharap bahwa melalui penyesuaian ini, pertumbuhan pendanaan produktif oleh penyelenggara LPBBTI akan meningkat. "Melalui penyesuaian besaran maksimum pendanaan produktif dimaksud diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh penyelenggara LPBBTI," ujarnya.

Data hingga Mei 2024 menunjukkan bahwa outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp64,56 triliun, tumbuh 25,44 persen secara tahunan. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) berada di posisi 2,91 persen, meningkat dari 2,79 persen pada April 2024. Meskipun demikian, terdapat 15 penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang memiliki TWP90 di atas 5 persen per Mei 2024.

Langkah OJK ini merupakan bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif melalui pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi pinjaman produktif, diharapkan akan ada peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan batas maksimum pinjaman juga harus diiringi dengan pengelolaan risiko yang baik agar tidak menimbulkan masalah kredit macet di kemudian hari.

Dalam konteks ini, OJK terus berupaya untuk memastikan bahwa penyelenggara fintech P2P lending tetap berada dalam koridor yang aman dan sesuai dengan regulasi. Pengawasan ketat dan kriteria yang jelas diharapkan dapat menjaga kestabilan sistem keuangan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pemberian pinjaman.

Dengan aturan baru ini, OJK menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendanaan produktif, sembari tetap menjaga kestabilan dan keamanan sistem keuangan di Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya