OTORITA KOMITMEN MENGEMBALIKAN KEJAYAAN HUTAN TROPIS KALIMANTAN



NUSANTARA- Pemerintah Indonesia telah menetapkan ambisi besar untuk menjadikan 65% wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kawasan lindung, dengan fokus utama pada pemulihan ekosistem yang terganggu. Dengan luas total mencapai 250.000 hektar, lebih dari setengahnya, sekitar 126.000 hektar, termasuk dalam kategori kritis. Lahan ini, nyaris dua kali lipat luas Jakarta, menghadapi tantangan serius akibat aktivitas tambang ilegal sebelum status IKN diberlakukan, terutama di sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pungky Widiaryanto, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN, menegaskan bahwa upaya konservasi ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang khas di wilayah ini. "177.000 hektar kawasan lindung akan dibagi menjadi berbagai zona, termasuk hutan sekunder, hutan bakau, hutan tanaman industri/monokultur, dan area pertanian, pertambangan, serta perkebunan kelapa sawit," ujarnya dalam konferensi pers virtual.

Citra satelit dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) menunjukkan perubahan drastis dalam kondisi hutan IKN dari April 2022 hingga Februari 2024. Penebangan hutan yang signifikan terlihat di beberapa area, mencerminkan tantangan pemulihan ekosistem yang dihadapi.

Menanggapi hal ini, Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Safitri, mengakui bahwa kondisi hutan lindung saat ini jauh dari ideal. "Konversi besar-besaran sebelum pembangunan IKN telah mengubah wajah hutan dan mengancam keanekaragaman hayati," katanya. Myrna menegaskan bahwa pembangunan IKN sebagai 'kota hutan' akan menjadi tonggak baru dalam pelestarian alam, dengan fokus utama pada restorasi ekosistem dan upaya pemulihan kejayaan hutan tropis Kalimantan.

Otorita IKN juga memperkenalkan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai bagian integral dari upaya menjaga kelestarian hayati dalam pengembangan ibu kota negara baru. Langkah-langkah konkret seperti pembangunan koridor buatan untuk menghubungkan kembali habitat terpisah dan memberikan kompensasi saat harus memotong habitat alami flora dan fauna menjadi strategi utama dalam meminimalkan dampak lingkungan dari pembangunan ini.

Dengan komitmen kuat terhadap keberlanjutan dan konservasi, Indonesia berharap bahwa Ibu Kota Nusantara tidak hanya menjadi pusat administratif baru, tetapi juga contoh nyata kota yang harmonis dengan alam, menjaga kekayaan alam dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya