PEDAGANG DI KELAS WARUNG MENGAKU TAK KHAWATIR DENGAN LARANGAN ROKOK KETENGAN



JAKARTA- Presiden Joko Widodo telah resmi menetapkan aturan yang melarang penjualan rokok ketengan (eceran per batang) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang tercantum dalam Pasal 434 ayat 1 poin c. Meskipun peraturan ini memicu berbagai tanggapan dari masyarakat, banyak pedagang dan pembeli yang tidak merasa terlalu terbebani.

Yuhana, seorang pedagang rokok ketengan di Bengkulu, mengungkapkan bahwa dia baru mengetahui tentang aturan ini, namun dia siap untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. "Saya baru tahu, tapi jika memang seperti itu aturannya, saya sebagai masyarakat ikut saja atas aturan yang telah dibuat pemerintah," ujar Yuhana dengan sikap kooperatif.

Jeki, pedagang lainnya, juga mengaku baru mengetahui larangan tersebut. Meski demikian, ia menilai dampak larangan ini terhadap penjualan rokok ketengan tidak akan signifikan. Menurutnya, pembeli rokok ketengan selama ini relatif sedikit dibandingkan dengan pembeli rokok bungkusan. "Yang beli rokok ketengan ini kan biasanya orang-orang yang sedang tidak ada uang. Paling yang kena imbas itu kepada mereka-mereka ini," jelas Jeki.

Di sisi lain, Abdi Pranata, seorang masyarakat yang sering membeli rokok ketengan, merasa tidak terlalu keberatan dengan adanya aturan ini. Dia mengakui bahwa meskipun larangan ini mungkin mempengaruhi kebiasaannya, ia tetap siap mengikuti peraturan. Abdi juga melihat sisi positif dari aturan ini, yaitu potensi pengurangan pembelian rokok oleh anak-anak. "Jadi anak-anak atau pelajar yang biasanya sering membeli rokok ketengan tersebut bisa semakin diminimalisir," kata Abdi.

Secara keseluruhan, larangan penjualan rokok ketengan direspons dengan sikap yang bervariasi, namun banyak pihak, baik pedagang maupun pembeli, menunjukkan kesiapan untuk mematuhi peraturan baru ini. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengendalian konsumsi rokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BOS SINAR MAS BOCORKAN RENCANA KONSORSIUM NUSANTARA GARAP PROYEK BARU DI IKN

Gambar
NUSANTARA- Franky Oesman Widjaja, CEO Sinar Mas Group, mengungkapkan rencana ambisius Konsorsium Nusantara untuk memperluas proyek-proyek mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsorsium Nusantara, yang merupakan gabungan dari beberapa konglomerat besar Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kawasan baru di IKN. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Hotel Nusantara, mereka kini siap untuk melanjutkan sejumlah proyek besar yang direncanakan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kerja sama joint venture antara LG CNS dan Sinar Mas di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024), Franky Widjaja menjelaskan bahwa Konsorsium Nusantara akan melanjutkan ekspansi mereka di IKN dengan membangun beberapa hotel baru dan kawasan penggunaan campuran. Salah satu proyek utama yang akan segera dimulai adalah Botani Garden, sebuah kawasan seluas 200 hektare yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup hotel Swissotel yang su...
Baca selengkapnya

KLAIM TENTANG PENJUALAN 100 PULAU OLEH PEMERINTAH TERBUKTI HOAKS!

Gambar
  JAKARTA- Baru-baru ini, informasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat menjual 100 pulau kembali beredar luas di media sosial. Unggahan ini pertama kali muncul di platform X (Twitter) melalui akun bernama “@_freelance_”, yang menyebarkan gambar bernarasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melelang 100 pulau. Unggahan tersebut juga menampilkan judul berita yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut akan dijual karena kosong dan tak berpenghuni. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar yang beredar tersebut ternyata berasal dari screenshot artikel yang aslinya berjudul “100 Pulau Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja”. Judul ini telah diubah menjadi “Heboh 100 Pulau Mau Dijual, Mendagri Bilang Begini” untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan memperkeruh situasi. Fakta sebenarnya adalah bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual pulau-pulau tersebut. Proses lelang yang dilakukan bukan bertujuan untu...
Baca selengkapnya

JOKOWI SEBUT BELUM ADA RAPAT PEMBAHASAN SUBSIDI KRL BERBASIS NIK

Gambar
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan bahwa rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 belum dibahas secara mendalam. Pernyataan ini disampaikan setelah peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan pada 30 Agustus 2024. Jokowi menyatakan ketidaktahuan tentang perkembangan rencana tersebut, mengingat belum ada rapat resmi mengenai penerapan sistem berbasis NIK untuk subsidi KRL. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menambahkan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral dan konsultasi publik. Adita menjelaskan bahwa berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diusulkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu melihat hasil pembahasannya, melakukan k...
Baca selengkapnya